Rakyatmerdekanews, Purworejo – DPRD Kabupaten Purworejo melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 menetapkan besaran dana cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut direncanakan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028.
Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026), di Gedung DPRD Purworejo.
Laporan disampaikan Juru Bicara Pansus 12, Tursiyati, mewakili Ketua Pansus 12, Awan Yoga Kurniawan.
Tursiyati menjelaskan, pembentukan dana cadangan diperlukan untuk memastikan kesiapan anggaran penyelenggaraan pilkada. Mengingat kebutuhan biaya yang cukup besar, pendanaan perlu dipersiapkan secara bertahap agar tidak membebani satu tahun anggaran.
Berdasarkan hasil pembahasan, dana cadangan sebesar Rp25 miliar akan dialokasikan dari APBD Kabupaten Purworejo, dengan rincian Rp15 miliar pada 2027 dan Rp10 miliar pada 2028.
Dana tersebut akan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), termasuk dalam bentuk deposito sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, dana dapat dipindahkan ke RKUD pada 2028 dan/atau 2029 untuk membiayai penyelenggaraan pilkada melalui mekanisme hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain menetapkan dana cadangan, Pansus 12 juga menyoroti besarnya usulan anggaran Pilkada 2029 yang mencapai Rp75,72 miliar.
Padahal, berdasarkan perhitungan dengan asumsi inflasi kumulatif selama lima tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp59,58 miliar.
Sebagai bahan evaluasi, realisasi pembiayaan Pilkada Serentak 2024 tercatat sebesar Rp50,99 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,15 miliar yang dikembalikan ke RKUD.
Sementara itu, untuk skenario pelaksanaan pada 2032, usulan anggaran mencapai Rp87,15 miliar. Namun, berdasarkan perhitungan asumsi inflasi selama tujuh tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp64,16 miliar.
Atas perbedaan tersebut, Pansus meminta agar usulan anggaran dari KPU dan Bawaslu ditelaah kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, efisiensi, kewajaran, serta kemampuan keuangan daerah.
Raperda Telah Melalui Fasilitasi Provinsi
Pembahasan raperda ini telah melalui sejumlah tahapan, termasuk konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 22 Juni 2026.
Pansus juga melibatkan BPKPAD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam pembahasan pada 2 Juli 2026.
Pembahasan dilanjutkan pada 11 September 2026 dengan mengevaluasi realisasi anggaran Pilkada 2024 dan proyeksi kebutuhan berikutnya.
Selanjutnya, raperda menjalani fasilitasi bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 7 Oktober 2026.
Hasil fasilitasi melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor SK/100.3.2.1/51/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 menyatakan bahwa raperda tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dalam catatan fasilitasi, dana cadangan harus memperhatikan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan daerah. Besarannya juga harus ditetapkan secara pasti melalui perda serta tidak boleh bersumber dari SiLPA, dana BLUD, maupun pinjaman daerah.
Naskah akhir raperda terdiri atas tujuh bab dan 11 pasal yang mengatur besaran serta sumber dana cadangan, penempatan, penggunaan, program dan kegiatan yang dibiayai, hingga penatausahaan dan pertanggungjawaban.
Melalui pembentukan perda tersebut, diharapkan pengelolaan dana cadangan Pilkada Purworejo dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Pansus 12 selanjutnya menyerahkan hasil pembahasan raperda kepada rapat paripurna untuk mendapatkan arahan dan keputusan sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
(Kun)
