Rakyatmerdekanews, Jakarta – Penanganan perkara tindak pidana aset kripto kini tidak hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku, tetapi juga pengamanan aset dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipastikan memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan maupun pemblokiran terhadap transaksi kripto.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Iwan Budiman, dalam program Perisai Episode 19 Badilum, Senin (9/11/2026).
“Kami bisa melakukan pembekuan atau pemblokiran sepanjang penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh OJK,” ungkap Iwan.
Kewenangan tersebut menjadi instrumen penting dalam penanganan perkara aset kripto, terutama ketika terdapat dugaan aktivitas yang merugikan konsumen maupun mengganggu integritas pasar aset digital. Langkah pembekuan atau pemblokiran juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Landasan hukum kewenangan itu ditegaskan dalam Pasal 221E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan ini menjadi dasar OJK untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto dalam rangka penanganan perkara dan perlindungan konsumen.
Ancaman Pidana Berat
Selain kewenangan pembekuan, perubahan UU P2SK juga mempertegas sejumlah ketentuan pidana di sektor kripto. Di antaranya:
1. Usaha LJK Aset Kripto Tanpa Izin OJK: Dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp50 miliar.
2. Transaksi Tidak Melalui/Dilaporkan ke Bursa: Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp5 miliar.
3. Manipulasi Pasar & Insider Trading: Memberikan informasi tidak benar/menyesatkan, menciptakan gambaran semu perdagangan, transaksi berbasis informasi orang dalam, hingga penggunaan dokumen palsu. Ancamannya 5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar.
4. Pelanggaran Kerahasiaan: Tidak menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau konsumen aset kripto.
Pengaturan ini menunjukkan pengawasan aset kripto tidak hanya menyangkut legalitas penyelenggara, tetapi juga integritas perdagangan dan keterbukaan informasi kepada konsumen.
Di sisi lain, karakteristik aset kripto yang dapat berpindah dengan cepat dan melintasi batas geografis menjadikan tindakan pengamanan aset sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Tanpa langkah cepat, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana berpotensi dipindahkan sebelum proses hukum selesai.
Karena itu, kewenangan pembekuan dan pemblokiran menjadi instrumen strategis untuk mendukung penelusuran transaksi, pengamanan aset, serta mencegah potensi kerugian konsumen yang lebih luas.
(Red)
Waspada Manipulasi Pasar Kripto: OJK Bisa Blokir Transaksi, Ancam Pidana 5 Tahun
Pos terkait
Mahkamah Agung Pelajari AI: Bisa Ringkas Berkas Perkara, Tapi Tak Bisa Gantikan Putusan Hakim
Ketua PA Kuningan: Pencari Keadilan Datang Dalam Kondisi Cemas, Pelayanan Ramah Jadi Obat
Seleksi Cakim MA 2026 Diundur, Pengumuman Kelulusan Tetap 31 Desember
Opini: Pasal 50 Bukan Sekadar Pindah Rumah, Tapi Koreksi Sejarah Organisasi MA Sejak 2019
Mantan SesMA Sugiyanto: Jangan Hanya Wariskan Pekerjaan, Wariskan Sistem Yang Lebih Baik
