Rakyatmerdekanews.co.id. Sambas. Kalbar. – Menjaga kondusivitas wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dipikul oleh aparat penegak hukum semata. Menyikapi dinamika keamanan terkini, khususnya pasca insiden yang terjadi pada 2 November 2026 lalu, sebuah gerakan kolektif yang berhimpun dalam JAGA SAMBAS melakukan langkah preventif dan konstruktif.
Terdiri dari berbagai elemen strategis masyarakat—mulai dari wartawan, LSM, tokoh pemuda, hingga perwakilan Ormas—koalisi ini mendatangi Mapolres Sambas pada Kamis (5/11/2026) pukul 14.00 WIB. Kunjungan ini bukan sekadar audiensi, melainkan bentuk kepedulian pemuda dan masyarakat Sambas untuk berdiskusi serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang solid.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dengan Kapolres Sambas, JAGA SAMBAS menyampaikan tiga poin komitmen bersama yang menjadi perhatian utama masyarakat perbatasan.
Pertama, terkait Penegakan Hukum. JAGA SAMBAS menekankan pentingnya hukum yang berjalan tegas, adil, dan transparan. “Hukum harus menjadi pedoman, bukan tunduk pada tekanan kelompok atau kompromi yang bersifat insidentil. Kami mendukung Polri untuk bertindak profesional sesuai peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali; apakah dia oknum petugas maupun masyarakat biasa,” ujar salah satu perwakilan elemen pemuda dalam dialog tersebut.
Kedua, komitmen untuk Menjaga Kondusivitas Kamtibmas. Seluruh elemen masyarakat yang tergabung bersepakat untuk menjadi mitra kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Sambas.
Poin ketiga, dan yang paling krusial, adalah mengenai Fungsi PLBN Aruk. JAGA SAMBAS menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk adalah fasilitas strategis negara dan “wajah” Indonesia di perbatasan.
”PLBN Aruk adalah pintu gerbang negara dan jalur utama mobilitas ekonomi. Fungsinya harus dilindungi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepentingan nasional dan hubungan bilateral dengan Malaysia tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu, banyak pekerja warga kabupaten Sambas cari makan disana,” tegas perwakilan JAGA SAMBAS.
Mereka juga mengingatkan bahwa persoalan di perbatasan harus disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi isu yang mengganggu hubungan baik antar negara. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lembaga negara di wilayah ini berfungsi sesuai hukum yang berlaku.
Kunjungan ini ditutup dengan kesepahaman bahwa keamanan di Sambas adalah kepentingan bersama. JAGA SAMBAS hadir bukan untuk mengawasi dengan curiga, melainkan untuk “hadir bersama-sama” menjaga kewibawaan negara di wilayah perbatasan.
Dengan adanya dialog ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat, khususnya diwilayah hukum kabupaten Sambas dan fungsi vital PLBN Aruk dapat kembali berjalan normal serta aman pasca insiden awal bulan ini. Sinergi antara pemuda, masyarakat, dan kepolisian menjadi kunci utama terciptanya Sambas yang aman dan berdaulat. (Doel/Tim)
