Rakyatmerdekanews, Jakarta – Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan di bawahnya diharapkan terus memperkuat budaya pelayanan yang terbuka.
Pendahuluan
Pengadilan merupakan institusi negara yang memiliki kedudukan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai tempat masyarakat mencari penyelesaian atas persoalan hukum, pengadilan tidak hanya dituntut menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga wajib menjaga independensi, integritas, keterbukaan, serta kehormatan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.
Maka, setiap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kewibawaan pengadilan perlu memperoleh perhatian serius, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan.
Peristiwa penyiraman air terhadap Juru Bicara Pengadilan Negeri Pati pada Jumat, 9 Oktober 2026, menjadi pengingat penting mengenai hubungan antara kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan aparatur peradilan, dan penghormatan terhadap proses hukum. Berdasarkan pemberitaan yang berkembang, insiden tersebut terjadi dalam suasana audiensi yang memanas dan disertai penyampaian tuduhan dugaan penerimaan suap oleh aparatur pengadilan. Tuduhan tersebut merupakan persoalan serius yang memerlukan pemeriksaan secara objektif, tetapi tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Peristiwa ini mengandung dua persoalan yang sama-sama penting. Di satu sisi, masyarakat mempunyai hak untuk mengkritik penyelenggaraan peradilan dan melaporkan dugaan penyimpangan. Di sisi lain, aparatur pengadilan berhak memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas secara sah, termasuk dari tindakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan.
Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap persoalan, termasuk ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan peradilan, harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum.
Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan tersebut bukanlah hak istimewa pribadi hakim, melainkan jaminan konstitusional agar perkara dapat diperiksa dan diputus berdasarkan hukum, fakta persidangan, serta hati nurani yang bertanggung jawab.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kritik Publik sebagai Bagian dari Pengawasan Peradilan
Kritik terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.
Oleh karena itu, kritik perlu dibedakan dari tindakan yang bersifat intimidatif. Menyampaikan keberatan atas pelayanan pengadilan, meminta penjelasan melalui mekanisme yang tersedia, atau melaporkan dugaan suap merupakan bentuk partisipasi publik yang sah. Sebaliknya, penggunaan ancaman, tindakan fisik, atau tekanan terhadap aparatur yang sedang menjalankan tugas dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri.
Perbuatan Merendahkan Kehormatan Pengadilan dan Batas Pertanggungjawaban Hukum
Dalam perkembangan hukum dikenal istilah _contempt of court_, yaitu konsep yang berkaitan dengan tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan pengadilan atau mengganggu penyelenggaraan proses peradilan. Konsep tersebut penting dipahami secara hati-hati agar tidak digunakan untuk membatasi kritik yang sah.
Sehubungan dengan insiden di Pengadilan Negeri Pati, Komisi Yudisial melalui siaran pers tanggal 10 Oktober 2026 menyampaikan keprihatinan terhadap dugaan intimidasi dan penyiraman air kepada juru bicara pengadilan. Komisi Yudisial juga menyoroti kemungkinan adanya perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengadilan serta pentingnya perlindungan hakim dari tekanan yang mengganggu pelaksanaan tugas.
Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap suatu peristiwa tidak dapat dilakukan secara otomatis.
Dugaan Penyimpangan Harus Diperiksa, Bukan Diabaikan
Perlindungan terhadap kehormatan pengadilan tidak boleh dimaknai sebagai perlindungan terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum aparatur. Justru integritas lembaga peradilan hanya dapat dipertahankan apabila setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara transparan dan bertanggung jawab.
Masyarakat dapat menyampaikan dugaan pelanggaran aparatur pengadilan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung, termasuk melalui Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial sesuai kewenangannya. Sementara itu, dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Pengamanan Pengadilan sebagai Tanggung Jawab Kelembagaan
Insiden di Pengadilan Negeri Pati juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengamanan pengadilan dan persidangan. Komisi Yudisial telah mendorong penerapan secara efektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan sistem pengamanan pengadilan dan persidangan.
Dalam praktiknya, penguatan pengamanan perlu disertai prosedur penerimaan tamu, pengelolaan audiensi, koordinasi antarpetugas, penanganan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik, serta mekanisme respons cepat apabila terjadi gangguan keamanan.
Penutup
Peristiwa penyiraman Juru Bicara Pengadilan Negeri Pati merupakan momentum refleksi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan kritik dan penghormatan terhadap independensi serta martabat lembaga peradilan. Kritik publik merupakan bagian dari pengawasan demokratis yang harus dihormati, tetapi penyampaiannya tidak boleh mengabaikan hukum, keselamatan, dan hak-hak orang lain.
Pada akhirnya, menjaga marwah peradilan bukan berarti membungkam kritik, melainkan memastikan bahwa kritik disampaikan secara beradab, dugaan penyimpangan diperiksa secara adil, dan proses penegakan hukum berlangsung tanpa intimidasi. Dari keseimbangan itulah kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus dibangun dan dipelihara.
(Red)
