Rakyatmerdekanews.co.id, Purworejo – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Sejumlah sektor menjadi sorotan Komisi III DPRD Purworejo, mulai dari pemanfaatan aset daerah, pendapatan parkir, pajak, hingga sektor pariwisata.
Hal itu dibahas dalam rapat Komisi III DPRD Purworejo bersama BPKAD, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar), Selasa (22/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Purworejo, Tursiyati, mengatakan pihaknya menyoroti sejumlah aset daerah yang hingga kini belum optimal dimanfaatkan. Salah satunya tanah GG serta aset yang telah disewakan, tetapi tarif sewanya belum disesuaikan dengan kondisi dan regulasi terbaru.
“Banyak aset daerah yang belum jelas statusnya, termasuk tanah GG. Ada juga aset yang sudah disewakan, tetapi penyesuaian tarifnya dari dulu sampai sekarang belum disesuaikan,” kata Tursiyati.
Menurutnya, pembaruan data menjadi langkah penting untuk menentukan pola pemanfaatan aset. BPKAD pun didorong melakukan pendataan dan investigasi aset hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Dengan data terbaru ini nanti kami bisa lebih fokus mencari solusi supaya pemanfaatannya lebih optimal. Tentu harapan kami bisa menambah PAD,” ujarnya.
Selain aset, Komisi III juga membahas sejumlah sumber pendapatan daerah, seperti PBJT, pajak restoran, PBB, opsen, dan PJU. Koordinasi lintas OPD penghasil pendapatan dinilai perlu diperkuat agar pengelolaan data dan manajemen penerimaan semakin baik.
Pendapatan Parkir Baru 41 Persen
Sektor parkir turut menjadi perhatian. Hingga September, realisasi pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) baru sekitar 41 persen.
Tursiyati meminta Dishub menindaklanjuti hasil kajian pihak ketiga bersama akademisi UGM. Kajian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk meningkatkan pendapatan parkir.
“Kami berharap setelah kajian ini selesai, bukan hanya kajian, tetapi realisasinya. Minimal kami berharap capaian dari Dishub bisa sampai 80 persen,” katanya.
Persoalan koordinasi antara koordinator rayon dan juru parkir juga diminta dievaluasi. Jika teguran bertahap tidak membuahkan hasil, Dishub diminta mengambil tindakan tegas.
“Kalau memang kendalanya di koordinator dengan juru parkir, sudah kami tegaskan, SP1, SP2 tidak ada respons, ya harus tegas. Ganti koordinator,” ujarnya.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan parkir dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan juru parkir. Salah satu gagasan yang muncul adalah pemberian reward atau dukungan jaminan kesehatan.
Dengan perkiraan sekitar 230 juru parkir, dukungan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp4,2 juta per bulan atau Rp50 juta per tahun.
“Kalau dengan support sekitar Rp50 juta kemudian pendapatan bisa naik Rp200 juta sampai Rp300 juta, menurut kami tidak masalah. Tetapi secara detail tentu harus dihitung berdasarkan data,” jelas Tursiyati.
Sektor pariwisata juga mendapat sorotan karena capaian pendapatannya dinilai masih rendah. Wakil Ketua Komisi III DPRD Purworejo, Subeno, mengatakan potensi wisata di Purworejo masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD.
“Kalau kita bicara pariwisata, ini dinas yang paling seksi untuk kita soroti. Potensi-potensi pendapatan di sektor pariwisata harus dimaksimalkan,” kata Subeno.
Menurutnya, pengembangan wisata tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu destinasi. Pantai Dewaruci memang telah memberikan kontribusi PAD, tetapi destinasi lainnya juga perlu dikembangkan.
“Kalau hanya fokus pada salah satu destinasi pariwisata, bagaimana pengembangan di sektor atau destinasi-destinasi pariwisata yang lain? Yang penting bagaimana PAD bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
Subeno juga mendorong peningkatan event pariwisata dan pemanfaatan digitalisasi untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata di Purworejo.m,” pungkasnya. (Kun)
