Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Kita dewasa ini tengah menyaksikan momentum sejarah yang sangat menentukan bagi arah pembangunan nasional, di mana konsistensi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi menjadi pilar utama kedaulatan bangsa.
Keputusan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menolak opsi bantuan utang luar negeri seperti skema pinjaman IMF, mencerminkan pemikiran politik ekonomi yang sangat matang dan berpandangan jauh ke depan.
Kita memahami bahwa pilihan ini bukan sekadar retorika kebangsaan, melainkan bentuk kehati-hatian (prudence) dalam mengelola fiskal negara demi menjaga harga diri bangsa sekaligus menerapkan prinsip keadilan intergenerasional (intergenerational justice), agar kita tidak mewariskan beban finansial yang memberatkan kepada generasi mendatang.
Guna menjawab tantangan pembiayaan pembangunan tanpa menggantungkan diri pada utang luar negeri, kita melihat solusi nyata terletak pada optimalisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization) dan penegakan hukum yang tegas.
Keberhasilan pemerintah menyelamatkan aset negara serta menghimpun denda administratif dari sektor kawasan hutan sebesar Rp11,42 triliun menjadi bukti konkret bahwa kebocoran kekayaan nasional dapat dipulihkan.
Dalam sudut pandang kita, penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat yudisial, melainkan beroperasi secara efektif sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang mengalirkan hasil penyelamatan aset langsung ke program-program produktif masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kerakyatan.
Dalam mengawal agenda besar pembiayaan pembangunan nasional ini, kita patut merenungkan filosofi bijak, bahwa tak akan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah ia. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa seluruh potensi ekonomi, kekayaan alam dan aset strategis Indonesia adalah realitas yang tetap berada di tanah air kita sendiri dan tidak akan hilang.
Sekarang yang kita butuhkan bukanlah sikap tergesa-gesa mengambil opsi pinjaman luar negeri yang mengikat, melainkan kesabaran strategis, ketegasan tata kelola dan ketenangan fiskal untuk menutup setiap celah kebocoran di dalam negeri.
Ketika kabut korupsi dan kelemahan regulasi berhasil kita singkirkan melalui hukum yang adil, potensi ekonomi Nusantara yang melimpah akan tampak jelas dan siap dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Tentu saja agenda penegakan kedaulatan fiskal ini membutuhkan dorongan moral yang kuat dari pusat-pusat peradaban intelektual, yakni perguruan tinggi dan civitas akademika.
Kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang mandiri membutuhkan ditopangnya sumber daya manusia unggul yang berkarakter kuat serta berwawasan luas. Pepatah klasik mengajarkan kepada kita bahwa berteman dengan pedagang minyak wangi akan membuat kita ikut harum, sementara berteman dengan tukang pandai besi akan membuat kita kecipratan bunga apinya.
Pergaulan akademis serta peneladanan terhadap figur-figur inspiratif merupakan fondasi penting bagi kita dalam membentuk lingkungan kampus yang produktif, berdaya saing dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Sebagai cendekiawan dan insan terpelajar yang mengemban amanah sebagai generasi penerus, kita dipanggil untuk menginternalisasi serta mempraktikkan etika syaja’ah.
Etika syaja’ah mengajarkan kita tentang keberanian membela kebenaran berdasarkan pertimbangan rasional dan ilmiah, dipadukan dengan semangat pantang menyerah untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang terang benderang.
Bangsa ini membutuhkan pengawalan kritis dari kita agar arah perjalanan pembangunan tidak melenceng dari cita-cita luhur serta tidak berpuas diri hanya dengan membanggakan kejayaan sejarah Nusantara di masa lalu.
Nilai kemandirian dan etika syaja’ah tersebut telah dibuktikan secara nyata dalam rekam jejak perjuangan para pengusaha nasional yang berintegritas. Sosok almarhum William Soeryadjaya, pendiri Astra International sekaligus ayah dari pengusaha nasional Edwin Soeryadjaya, menjadi contoh nyata bagi kita tentang bagaimana keberanian, kerja keras dan dedikasi tinggi mampu membangun pilar ekonomi nasional yang tangguh.
Peneladanan terhadap rekam jejak ketokohan seperti ini menjadi sangat krusial saat dihadirkan ke tengah-tengah iklim akademis di perguruan tinggi.
Kehadiran jejaring dan tokoh pengusaha nasional di lingkungan kampus seperti yang ditunjukkan melalui interaksi strategis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mempertegas komitmen institusi pendidikan untuk tidak sekadar mencetak lulusan yang mahir secara teoretis. Kita terus mendorong perguruan tinggi untuk memfasilitasi transformasi mental mahasiswa agar berani melangkah menjadi para entrepreneur mandiri yang inovatif dan tangguh.
Sinergi antara kawah candradimuka akademis dan dunia usaha ini menjadi modal sosial yang amat berharga dalam mengokohkan struktur perekonomian nasional yang berdikari.
Sesungguhnya kita berkeyakinan bahwa keterpaduan antara penegakan hukum yang berkeadilan, penyelamatan aset domestik dan disiplin kelola fiskal adalah pondasi utama menuju era baru kemandirian Indonesia.
Kebijakan ini menegaskan pesan moral kepada kita bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat bergantung pada keberanian kita untuk mandiri dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya sendiri.
Karakter syaja’ah yang kita pupuk di ruang-ruang akademis harus menjadi pendorong utama untuk menjaga martabat dan kedaulatan bangsa dari ketergantungan asing.
Memahami ruang lingkup akademis yang bertindak sebagai pemikir dan pengawal kebijakan, tugas kita adalah terus mengkaji, mengawal serta memastikan bahwa langkah-langkah pembangunan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian fiskal ini dapat berjalan secara konsisten.
Kita harus memastikan bahwa gagasan-gagasan akademis di perguruan tinggi tidak berhenti pada wacana, melainkan menjelmakan diri menjadi solusi konkret bagi kemajuan masyarakat.
Dengan memadukan semangat keberanian syuja’ah dan kerangka berpikir yang rasional, kita yakin mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang benar-benar berdikari, adil dan sejahtera.
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE
