Rakyatmerdekanews.co.id, Purworejo – Keterbatasan tempat penyimpanan peralatan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, S.Sos., M.M., saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (13/8/2026).
Sidak dilakukan di sela-sela Forum Konsultasi Publik bertajuk Peningkatan Peran Pentaholix dalam Penanggulangan Bencana yang digelar di aula Kantor BPBD Kabupaten Purworejo.
Dalam kunjungannya, Tunaryo melihat langsung kondisi sarana dan prasarana, termasuk tempat penyimpanan berbagai peralatan penanggulangan bencana milik BPBD.
Dari hasil peninjauan, diketahui kapasitas ruang di kantor BPBD sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh peralatan yang ada. Bahkan, sebagian peralatan terpaksa ditempatkan di lokasi lain yang berada di seberang jalan.
“Yang pertama, tentunya kita langsung sidak ke BPBD terkait kebutuhan. Karena pada tahun 2027, BPBD mengajukan untuk pembangunan. Ternyata setelah kita cek, bahkan bukan butuh, lebih dari butuh dengan kondisi yang ada,” kata Tunaryo.
Ia mengaku prihatin karena lokasi yang digunakan untuk menitipkan sebagian peralatan tersebut belum memiliki atap yang memadai.
“Alat-alat yang ada di BPBD ternyata dititipkan di seberang jalan yang notabene bahkan tidak ada atap. Atapnya saja belum ada sama sekali,” ungkapnya.
Menurut Tunaryo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan BPBD terhadap fasilitas penyimpanan bukan lagi sekadar tambahan, melainkan sudah mendesak.
“Untuk peralatan kalau ditaruh di lokasi kantor BPBD sendiri sudah tidak akan mencukupi, tidak muat,” jelasnya.
Meski demikian, Tunaryo mengapresiasi kinerja BPBD Kabupaten Purworejo dalam upaya menekan tingkat kerawanan bencana.
Berdasarkan paparan BPBD, Purworejo yang pada 2023 masuk dalam tujuh daerah paling rawan bencana di Jawa Tengah, pada 2025 posisinya turun menjadi peringkat ke-17.
“Artinya prestasi itu sangat membanggakan. Yang pasti, kita ingin melihat langsung kondisi BPBD berdasarkan kebutuhan. Ternyata BPBD yang notabene juga bekerja untuk kemanusiaan memang betul harus disupport penuh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi wadah untuk memaparkan kondisi dan kebutuhan BPBD, sekaligus membahas rencana kegiatan ke depan.
Dalam forum tersebut, BPBD turut mengundang DPRD Kabupaten Purworejo agar kondisi di lapangan dapat dilihat secara langsung, terutama berkaitan dengan kebutuhan peralatan dan sarana pendukung.
“Kami bisa memaparkan secara keadaan nyata atau existing BPBD Purworejo tentang rencana kegiatan, termasuk peralatan. Bagaimana bisa BPBD lebih eksis lagi, tentunya itu harus didukung oleh semua peralatan yang memadai, termasuk dengan SDM-nya dan sebagainya,” ujar Wasit.
Ia menjelaskan, keterbatasan luas kantor menjadi salah satu kendala utama BPBD saat ini. Di sisi lain, jumlah peralatan yang dimiliki terus bertambah sehingga ruang yang tersedia tidak lagi mampu menampung seluruh peralatan.
“Dari sisi kantor, kami memang saat ini luasnya terbatas. Peralatan yang cukup banyak, sehingga untuk menempatkan peralatan-peralatan yang ada di BPBD itu kami sudah tidak muat lokasinya,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD mengusulkan pembangunan ruang khusus yang digunakan untuk menyimpan logistik dan berbagai peralatan penanggulangan bencana.
Wasit menyebut Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai sarana logistik BPBD. Usulan pembangunan tersebut juga telah dibahas dalam proses pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan komisi di DPRD.
“Pemda sudah mengalokasikan. Rencananya memang kami sudah mengusulkan tempat untuk sarana logistik,” katanya.
Pembangunan sarana logistik tersebut direncanakan masuk dalam program Tahun Anggaran 2027.(Kun)
