Rakyatmerdekanews.co.id, Purworejo – Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo memprioritaskan penguatan layanan kesehatan dan penyusunan peta kemiskinan multidimensi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kedua program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, SE, MM, usai rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Rabu (5/8/2026).
Menurut Ivan, Komisi IV memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah usulan dari kedua organisasi perangkat daerah karena dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan, salah satu program yang menjadi prioritas ialah penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahap awal pengembangan Puskesmas Banyuasin.
”Tahun depan kebutuhan yang diprioritaskan adalah penyusunan DED terlebih dahulu sebagai dasar pengembangan puskesmas tersebut,” ujar Ivan.
Selain penyusunan DED, Komisi IV juga mencermati usulan penambahan sekitar 6.000 unit cartridge untuk menunjang pelayanan kesehatan. Kebutuhan tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
”Masih ada beberapa kebutuhan lain yang kami nilai memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Sementara itu, dalam pembahasan bersama Dinas Sosial, Komisi IV mendukung penyusunan kajian peta kemiskinan multidimensi Kabupaten Purworejo.
Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ivan menjelaskan, hasil kajian akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi sekaligus acuan dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran berikutnya.
”Melalui kajian peta kemiskinan multidimensi ini kita bisa memetakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo pada tahun 2026. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2027,” jelasnya.
Ia berharap seluruh program yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan maupun percepatan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. (Kun)
Prioritaskan DED Puskesmas dan Peta Kemiskinan, Komisi IV DPRD Purworejo Siapkan Langkah Strategis untuk 2027
