Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta — Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) menandatangani sejumlah kesepakatan strategis untuk memperdalam kerja sama keuangan antara Indonesia dan China dalam pertemuan yang berlangsung di Shanghai pada 11 Juni 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng, mencakup kerja sama di bidang transaksi mata uang lokal, sistem pembayaran, pasar keuangan, serta penguatan stabilitas keuangan kedua negara.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah perluasan penggunaan mata uang lokal melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Melalui kerja sama ini, transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China akan semakin banyak menggunakan rupiah dan yuan secara langsung tanpa harus bergantung pada dolar AS sebagai mata uang perantara. Kedua negara menilai penggunaan mata uang lokal dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya konversi mata uang, serta menekan risiko yang muncul akibat fluktuasi dolar AS di pasar global.
Selain itu, BI dan PBOC juga sepakat memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara, termasuk pengembangan pembayaran QR lintas batas antara Indonesia dan China. Kedua pihak juga menyetujui pembentukan Renminbi (RMB) Clearing Bank pertama di Indonesia yang akan berfungsi sebagai pusat penyelesaian transaksi yuan secara langsung di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan bilateral sekaligus meningkatkan ketersediaan likuiditas yuan di pasar Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, kedua bank sentral juga memperpanjang perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) senilai 400 miliar yuan. Perjanjian ini berfungsi sebagai mekanisme kerja sama likuiditas dan jaring pengaman keuangan bagi kedua negara. BI dan PBOC menyatakan bahwa seluruh kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan Indonesia-China, memperdalam hubungan perdagangan dan investasi bilateral, serta mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi antar kedua negara. (Red)
