Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) resmi dibuka di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada hari Minggu (7/6). Forum tertinggi organisasi buruh tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional untuk merumuskan arah perjuangan gerakan buruh sekaligus memperkuat agenda perlindungan hak-hak pekerja ditengah tantagan ekonomi dan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Pembukaan Kongres KPBI dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan pimpinan organisasi buruh tingkat nasional, di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, serta presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Hadir pula perwakilan organisasi rakyat, mahasiswa, petani, kelompok miskin kota dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya dari sejumlah daerah.
Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan internasionale, dilanjut dengan pemutaran film dokumenter satu dekade Sejarah dan Refleksi Perjuangan KPBI, sambutan para tamu undangan dan pembukaan secara resmi oleh ketua umum KPBI Ilhamsyah, dalam sesi pembukaan secara simbolik diberikan kepada Sufmi Dasco perwakilan DPR RI, Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri dan Afriansyah Noor perwakilan dari Kemenaker.
Dalam pidatonya, Ilhamsyah menegaskan bahwa kongres III KPBI merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan buruh dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik global terkhusus persoalan ketenagakerjaan yang turut berdampak. Menurutnya perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, upah layak, kebebasan berserikat, jaminan sosial dan kepastian hukum ketenagakerjaan masih menjadi agenda utama yang harus terus diperjuangkan.
“Kongres ini menjadi ruang evaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun strategi perjuangan menghadapi perkembangan situasi nasional dan tantangan dunia kerja kedepan.” Ujarnya.
Dalam sambutannya, Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Serikat Pekerja dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang melibatkan unsur pemerintahan dan pimpinan Serikat Pekerja.
Menurut dasco keterlibatan Serikat Pekerja dalam Satgas tersebut penting untuk membantu pemerintah memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai sektor maupun wilayah yang berpotensi mengalami PHK sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
Iya juga mendorong penguatan program relokasi tenaga kerja bagi pekerja yang berdampak PHK serta meminta Serikat Pekerja terus memberikan informasi perkembangan kondisi Ketenagakerjaan di lapangan.
Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dan Polri dalam mengawal perlindungan hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat. Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis hanya dapat terwujud apabila perlindungan terhadap hak pekerja berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha.
Kapolri juga menegaskan pentingnya revisi regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global.
“Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas hubungan industrial yang harmonis tercipta ketika kepentingan pekerja dan dunia usaha dapat berjalan secara seimbang.” ujarnya.
Terkait tes ketenagakerjaan yang dibentuk Polri Kapolri mengakui masih diperlukan penyempurnaan termasuk penyusunan standar operasional prosedur yang lebih seragam di berbagai daerah ia menyebut program tersebut telah membantu hampir 3000 pekerja mendapatkan kembali kesempatan kerja setelah terdampak PHK.
Di sisi lain wakil menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya kerjasama antara, Serikat Pekerja dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan Ketenagakerjaan nasional.
Afriansyah menyatakan kementerian Ketenagakerjaan terbuka untuk berkolaborasi dalam proses membuat regulasi atau undang-undang ketenagakerjaan buruh. Iya menilai sejumlah aturan lama, termasuk undang-undang uap tahun 1930 dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja tahun 1970, perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini.
Ia juga menyoroti dampak masuknya barang impor murah terhadap industri nasional yang berpotensi mengancam lapangan kerja. karena itu, pemerintah membutuhkan masukan dari Serikat Pekerja untuk memperkuat kebijakan perlindungan industri dan tenaga kerja nasional.
“Kita harus terus menjaga semangat kolaborasi agar dunia kerja Indonesia semakin adil, produktif dan berkelanjutan.” kata Afriansyah.
Usai pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan seminar ketenagakerjaan yang bertajuk “Peluang undang-undang perlindungan buruh di era pemerintahan Prabowo-Gibran, akankah lebih baik atau masih jauh dari harapan Kaum Buruh. Seminar ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah yang diwakili oleh binwasnaker, DPR RI Komisi IX, Akademisi, Desk Pidana Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh moderator Damar Panca Mulya sebagai Sekjen KPBI.
Dalam proses sidang-sidang pleno kongres KPBI yang ke III, forum kongres berhasil memutuskan beberapa program-program perjuangan termasuk merumuskan garis politik KPBI sebagai panduan dalam melakukan perjuangan politik untuk kelas pekerja.
Di puncak acara kongres Bung Ilhamsyah bersama Bung Damar Panca Mulya dipercaya dan diberikan mandat kembali oleh peserta Kongres untuk melanjutkan kepemimpinan DEN KPBI sebagai Ketua Umum dan Sekjend Periode 2026 sampai 2030 secara aklamasi.
Untuk pemilihan koordinator Dewan Buruh Nasional KPBI, ada tiga kandidat yang maju yaitu jumisih, Jordi, Dan Eko. Dalam proses pemilihan koordinator Dewan Buruh Nasional secara demokratis melalui mekanisme voting kemudian dimenangkan oleh ibu jumisih sebagai koordinator DBN KPBI.
Sampai akhir acara penutupan kongres KPBI ke III Pada hari Selasa (9/6), forum berjalan dengan tertib dan dinamis sehingga kongres KPBI berjalan dengan baik dan sukses. (Red)
