Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) menggelar Dialog Nasional Sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” di Aula DHN 45 Lantai III, Gedung Juang 45, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Dialog yang dimoderatori oleh H. Dudung Badrun, SH., MH., ini menjadi ruang evaluasi atas lebih dari satu tahun jalannya pemerintahan sekaligus forum pertukaran gagasan dari perspektif politik, hukum, dan ekonomi.
Ketua Umum Kopsindo, Drs. Rambun Suwardi, AK., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa peran masyarakat sipil adalah mengawal pemerintahan secara konstruktif dan bertanggung jawab. “Kita menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan nasional saat ini.
Dukungan kami bukan dukungan tanpa kontrol. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga tidak akan ragu mengingatkan apabila ada kebijakan yang menyimpang dari amanat konstitusi.
Kepemimpinan nasional harus menghadirkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, Prof. Dr. Andrianus Chaniago menyoroti pentingnya konsistensi pertumbuhan nasional. Menurutnya, target pertumbuhan delapan persen merupakan visi yang baik, namun harus berkelanjutan agar berdampak struktural.
“Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai delapan persen tentu itu kabar baik. Namun pertumbuhan yang memberi harapan bukanlah yang terjadi satu tahun dalam satu dekade. Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang konsisten setiap tahun agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ahmad Yani, SH., MH., menekankan bahwa cita-cita negara adil dan makmur tidak dapat dilepaskan dari fondasi sistem hukum yang kuat dan arah politik pembangunan yang konsisten.
“Kesejahteraan bangsa bukan hanya soal angka ekonomi, melainkan bagaimana politik hukum menjamin kepastian, keadilan, dan stabilitas arah pembangunan sesuai konstitusi,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah pembangunan nasional harus menjadi refleksi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kemajuan ekonomi.
Melengkapi perspektif tersebut, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH., MH., menyoroti pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang bersih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Program pemerintah banyak yang bagus, tetapi implementasinya harus transparan dan adil. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan tetap diliputi kekhawatiran. Pertumbuhan tinggi hanya akan bermakna jika dirasakan secara nyata oleh dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi resmi, Kopsindo mendorong pemerintah untuk memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi agar pertumbuhan berjalan berkelanjutan, memastikan kepastian hukum dan reformasi tata kelola guna menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan, menjaga stabilitas politik serta netralitas program-program strategis agar tetap murni untuk kepentingan rakyat, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan. Kopsindo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur. (Ratna)
