Bangli–RMNews: Ratusan krama Desa Adat Tegalalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, menunjukkan solidaritas tinggi dengan turun bersama ke Kota Bangli, Rabu (12/11). Mereka kompak mengawal dua agenda penting sekaligus — pengaduan pemblokiran jalan usaha tani ke Majelis Madya Desa Adat (MDA) Bangli dan sidang kelima kasus dugaan penghinaan terhadap Kerta Desa Adat Tegalalang di Pengadilan Negeri Bangli.
Rombongan warga datang dengan tertib, didampingi prajuru adat, serta dikawal aparat Polsek Kota Bangli dan Polres Bangli. Mereka terlebih dahulu menuju kantor MDA Kabupaten Bangli untuk menyerahkan surat pengaduan resmi terkait jalan usaha tani yang disebut sebagai tanah sah milik desa adat, namun kini diblokir oleh oknum dosen Dr. I Nengah Sumantra.
Prajuru Desa Adat Tegalalang diterima langsung oleh Penyarikan Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Bangli, I Nyoman Wandri.
“Pengaduan dari prajuru adat sudah kami terima dan akan segera kami proses sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Bali tentang Desa Adat,” ujar I Nyoman Wandri usai menemui warga.
Usai menyampaikan pengaduan, warga bergerak menuju Pengadilan Negeri Bangli untuk menghadiri sidang kelima perkara dugaan penghinaan terhadap Kerta Desa Adat Tegalalang dengan terdakwa I Wayan Karmada alias Gopel. Sidang tersebut diwarnai kehadiran warga yang tetap menjaga ketertiban sambil memberikan dukungan moral kepada perwakilan desa adat.
“Kami hadir bukan untuk ribut, tapi untuk menegakkan marwah desa adat. Kami ingin hak ulayat kami dihormati dan kehormatan desa adat dijaga,” ujar Kerta Desa Adat Tegallalang Sang Ketut Rencana.
Dua agenda besar yang dikawal secara bersamaan ini mencerminkan solidaritas tinggi dan kesadaran hukum warga adat Tegalalang dalam memperjuangkan hak dan kehormatan desanya. Mereka menegaskan akan terus mengawal setiap proses hukum hingga tuntas.
“Kami percaya aparat hukum dan lembaga adat akan bertindak adil. Kami akan tetap mengawal sampai masalah ini selesai,” tegasnya.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif di bawah pengawasan petugas kepolisian. (can/skr)
