Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis Bathin Solapan– 5 Januari 2026.Di balik riuhnya tepuk tangan dalam setiap acara peresmian dan kunjungan kerja, ada jeritan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kian hari kian merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri.
Harapan akan kesejahteraan yang merata kini mulai tertutup oleh tumpukan papan bunga dan rutinitas “snack box” yang seolah menjadi standar operasional kinerja pemerintah daerah.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja birokrasi seringkali hanya berakhir sebagai tumpukan kertas laporan untuk menyenangkan atasan. Padahal, rakyat tidak butuh angka-angka di atas meja; mereka butuh bukti nyata di jalanan dan di meja makan.
Anggaran daerah yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi, justru kerap terkuras untuk kegiatan seremonial yang tidak berbobot. Proyek tenda, konsumsi borongan, dan baliho-baliho narsis dipandang sebagai pemborosan anggaran yang tidak jelas urgensinya. Masyarakat mulai kritis mempertanyakan: untuk siapa acara-acara mahal ini digelar jika infrastruktur dasar saja masih dalam kondisi bobrok?
Media sosial pemerintah saat ini dipenuhi dengan video dan foto estetik yang menampilkan keberhasilan pembangunan. Namun, bagi masyarakat yang tiap hari melewati jalanan rusak dan fasilitas umum yang tidak terawat, hal tersebut dianggap sebagai aksi “pembodohan publik”.
“Jangan bangun citra seolah-olah Bengkalis sedang baik-baik saja melalui lensa kamera, sementara fasilitas rakyat di lapangan terbengkalai. Ini adalah kontradiksi yang sangat menyakitkan bagi warga yang merasakan langsung pahitnya realitas,” ungkap seorang warga dalam keresahannya.
Ironi terbesar di Kabupaten Bengkalis adalah nasib para lulusan dari tiga perguruan tinggi lokal. Meski daerah ini menjadi rumah bagi ratusan perusahaan besar, sarjana-sarjana lokal justru menjadi penonton di rumah sendiri.
Mencari pengalaman kerja di luar daerah seolah menjadi kewajiban bagi putra daerah karena akses pekerjaan di kampung halaman tertutup rapat oleh dinding birokrasi dan nepotisme.
Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan kuat bahwa masuk kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bengkalis masih diwarnai praktik “bayar” atau pungutan liar. Hal ini merupakan penghinaan terhadap integritas pendidikan dan hak-hak generasi muda.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dituntut untuk berhenti bersembunyi di balik acara-acara peresmian yang bersifat formalitas. Yang dibutuhkan saat ini adalah program yang mampu mensejahterakan rakyat secara nyata, transparansi dalam perekrutan tenaga kerja lokal, dan perbaikan infrastruktur yang bukan sekadar tambal sulam.
Sudah saatnya anggaran daerah dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mempercantik citra penguasa di tengah kemiskinan yang masiha nyata.(FN)
