Rakyatmerdekanews.co.id, Riau Pekanbaru – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau menyatakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas dan kontribusi sejarah Riau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan ini disampaikan dalam forum “Sembang Daerah Istimewa Riau” yang digelar di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Senin (29/9/2025).
Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa gagasan Daerah Istimewa Riau bukan bentuk pemisahan dari NKRI, melainkan perjuangan atas hak historis dan kultural masyarakat Riau yang telah ada sejak masa Kerajaan Siak di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II. “Daerah Riau Istimewa ini adalah hak Riau. Ini bukan soal federalisme atau kemerdekaan. Ini bagian dari perjuangan dalam bingkai NKRI,” tegas Datuk Seri Taufik.
Datuk Seri Taufik menambahkan bahwa perjuangan ini memiliki akar kuat dalam peradaban Melayu. Menurutnya, DIR merupakan jalan untuk mengangkat marwah Melayu dan mempersiapkan ruang yang lebih adil bagi generasi muda, termasuk mahasiswa. “Kearifan lokal seperti sistem adat dan peradilan adat, penguatan Bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia, serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang berbasis ekologi, adalah bagian dari substansi DIR,” ujarnya.
Sebagai Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik mengumumkan dua agenda penting dalam waktu dekat. Pertama, Maklumat Akbar yang akan digelar pada 17 Oktober di Balai Adat LAMR dengan target kehadiran sekitar 5.000 orang. Kedua, penyerahan naskah akademik kepada DPR RI dan DPD RI pada 28 Oktober 2025.
Tokoh nasional Alfitra Salam dalam diskusi tersebut menyebut perjuangan DIR sebagai respons atas semakin lebarnya jarak antara masyarakat dan penguasa, terutama pascapemilu. “Ini momentum perubahan. DIR lahir dari tekanan batin masyarakat Riau atas sentralisasi selama 32 tahun. Ini bukan soal angka, tapi pengakuan bahwa Riau adalah jantungnya Melayu, dan Melayu itu pemersatu,” ujarnya.
Alfitra juga menegaskan bahwa perjuangan ini sah secara konstitusional dan menjadi sarana untuk menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan sesuai dengan kearifan lokal. “Perjuangan ini bukan hanya tentang Riau, tapi tentang pengakuan terhadap keunikan budaya Melayu dan kontribusi besar Riau dalam sejarah nasional,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Marjohan Yusuf, kembali menegaskan bahwa perjuangan ini adalah kehendak luhur masyarakat Riau yang ingin menjemput haknya secara sah dalam kerangka NKRI. “Kami mengundang adik-adik mahasiswa untuk hadir dalam Maklumat Akbar 17 Oktober. Ini adalah gerakan bersama Forkompinda dan seluruh elemen masyarakat Riau,” ucapnya.
Dengan dukungan yang semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat, perjuangan untuk pembentukan Daerah Istimewa Riau semakin menunjukkan momentumnya. Semoga dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, cita-cita luhur masyarakat Riau dapat terwujud.(FN)
