JAKARTA — Paparan strategi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) Davos Swiss nampaknya merupakan tesis yang diajukannya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Ketua Dewan Pakar Asprindo dan Gurubesar IPB Bogor Prof. Didin S Damanhuri menyatakan hal itu pada Sabtu, 24 Januari 2026.
“Setidaknya kita memberikan apresiasi bahwa Presiden sudah bicara di depan Forum Ekonomi Dunia yang dihadiri oleh puluhan kepala negara dan pemerintahan di dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan ribuan CEO perusahaan internasional. Ini tentunya membanggakan kita semua sebagai rakyat negara dan bangsa Indonesia,” katanya.
Dikatakan oleh Didin, inti pidato Presiden itu adalah menjelaskan tentang bagaimana flatform Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia. Dia sebutkan bahwa tidak cukup hanya dengan stabilitas nasional dan persamaan antar warga negara tetapi juga harus diikuti oleh kemajuan bangsa dalam perspektif pembangunan ekonomi.
Umum diketahui bahwa flatform ekonomi Prabowo yang disebut dengan Prabowonomics itu berfokus pada ekonomi rakyat yang terdiri dari tiga program utama (Trilogi) yang saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tujuan ideal dan luhur yaitu tercapaikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui Trilogi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, pertama, Danantara (Dana Anagata Nusantara) sebagai badan pengelola investasi nasional yang dirancang sebagai pengelola dana investasi integrasi yang seperti Temasek di Singapura yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund untuk memaksimalkan investasi masa depan dan mengelola aset negara secara efisien.
Kedua, hilirisasi Indusi Strategis, yang dalam pikiran Prabowo, kebijakan itu menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia, termasuk sektor nikel, tembaga, dan komoditas pertanian, perkebunan untuk menambah kesejahteraan rakyat.
Ketiga, Makan Gizi Gratis (MBG) dan Ekonomi Rakyat.
Menurut Prabowo, progam ini bukan sekadar banuan sosial, tetapi juga penggerak ekonomi (stimulus) yang bertujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja langsung, terutama melalui peningkatan gizi anak-anak.
Bercampur antara cita dan fakta.
Dikatakan oleh peneliti ekonomi senior Indef itu, apa yang disampaikan Prabowo di Davos bercampur antara fakta dan yang dicita-citakan. Artinya, Trilogi itu masih bermasalah di tingkat aplikasi dan faktanya. Bertumpu kepada peran Danantara yang mengelola dana sebesar Rp 16.000 triliun tentunya perlu diperanyakan apakah memang Danantara bisa menjadi seperti Temasek. Ini tentunya masih jauh, mengingat Danantara baru berjalan setahun dibandingkan Temasek yang sudah puluhan tahun.
Trilogi a la Prabowo dimaksudkan swbagai situasi di mana dia mendorong stabilitas nasional lewat TNI dan Polri yaitu menegakkan keamanan di dalam negeri dan pertahanan yang bisa diandalkan untuk menghadapi bebagai gangguan. Lalu pertumbuhan ekonomi tinggi dan pada saat yang sama mencapai pemerataan. Dengan ini, Prabowo mengharapkan Indonesia bisa ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian internasional sehingg menjadi negara yang maju, demokratis dan berkeadilan.
Tetapi, bagi Didin, segera terlihat masalah atas klaim itu. Dalam satu tahun pemerintahan ini, flatform yang ideal seperti yang dikatakannya, ternyata tidak didukung oleh kejelasan di program-program ungulan, seperi pertumbuhan dengan pemerataan itu. Masalahnya kita mengalami keadaan keterbatasan fiskal.
Sehingga program yang ditawarkan seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam dilevery mechanism (mekanisme implementasinya) menimbulkan masalah. Program itu memakan anggaran yang sangat besar sehingga memotong anggaran pendidikan, anggaran daerah, dana desa bahkan dana yang ada di bank Himabra. Program itu juga memaksa dilakukan efisiensi besar-besaran di seluruh sektor pemerintahan dan lembaga.
Disamping itu, yang terjadi adalah justru program-proram tersebut tidak melibatkan usaha rakyat banyak seperti UMKM dan koperasi yang akan menciptakan pemerataan. Tetapi lewat yayasan-yayasan yang dibuat untuk itu, Polri, TNI dan partai-partai di mana partai Prabowo mendapat porsi yang paling besar.
“Di samping itu, MBG itu sebagian besar baru menyentuh daerah perkotaan. Sedangkan wilayah pedesaan, yang merupakan sebagian besar wilayah nasional, justru masih jauh dari jangkauan. Sehingga ini kurang memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan signifikan. Akibat lanjutannya, tidak menyentuh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seperti yang dikatakan Presiden.
Begitu juga KDMP yang memakai dana desa dan dana di bank-bank Himbara dilakukan tanpa persiapan yang cukup agar bisa berbisnis dan berjiwa koperasi. Begitu juga upaya dan usaha swasembada pangan tidak dilaksanakan oleh koperasi tetapi oleh aparat yang tidak melibatkan para petani yang seharusnya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Hal yang sama dengan penegakkan hukum.
Sampai sekarang Polri dengan tim reformasinya berjalan di tempat dan malah timbul kesan bahwa sekarang Polri sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Hal serupa di bidang pemberantaan korupsi. Sangat terkesan berteleh-teleh dan hukuman yang sangat ringan atas pelaku korupsi yang melibatkan dana yang sangat besar dan pelaku korupsi yang sangat banyak. Ditambah lagi, banyak aparat hukum yang rentan terhadap sogokan dan suap.
Kenyataan yang tidak sesuai
Jadi, flatform ideal seperti yang dibanggakan oleh Prabowo di Forum Ekonomi Dunia itu dihadapkan kepada kenyataaan yang tidak sesuai. Belum lagi keterlibatan aparat TNI dalam bidang food-estate, di Papua itu tidak melibatkan petani setempat, tetapi TNI dan korporasi besar. Yang paling menyedihkan, program-program yang menyedot dana begitu besar terpaksa menggunakan utang luar negeri yang sangat tinggi, seperti tahun ini mencairkan utang sebesar Rp 826 Triliun.
Semua itu membuat Trilogi yang dicanangkan di Davos itu menemukan masalah dalam delivery mechanisme dan kerangka implemetasinya, yang akhirnya, menunjukkan fakta yang berlawanan. Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan di atas 6 persen ternyata cuma mendekati 5 persen, utang luar negeri mendekati Rp 10.000 Triliun. Itu utang pemeritah saja, belum lagi jika dihitung utang swasta yang mencapai Rp 3.250 Triliun dan juga uang BUMN yang mencapai Rp 9.000 Triliun. Semuanya lebih dari Rp 22 Quadriliun . Itu jelas membebani APBN.
Apalagi situasi geopolitik dan ekonomi internasional berupa konflik yang eskalasinya meningkat dan perang dagang yang tidak berkesudahan akhirnya membuat rupiah terjun bebas mencapai Rp 17.000 per dolar AS. “Saya punya data yang valid bahwa kredit untuk UMKM mengalami penurunan tetapi kredit untuk korporasi besar itu naik dengan signifikan. Ini kalau dibiarkan bisa memacu BLBI jilid dua,” dia mengingatkan.
Dengan demikian, menurutnya, problem yang dihadapi oleh Prabowonomics dengan Triloginya mengalami masalah besar dalam kerangka implementasinya. Ini tantangan besar bagi Prabowo untuk menunjukkan apa yang dia katakan itu bisa diwujudkan.
“Usul saya, harus dilakukan perbaikan secara nyata dalam Prabowonomics itu. Harus ada tim yang menyiapkan kerangka akademis sehingga bisa diimplementasikan. Kalau tidak, dia akan menghadapi masalah yang serius.”
Sumber : KBA News
