Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis,- Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk mengambil alih kembali kantor Sekretariat PWI Bengkalis yang terletak di Jalan Hasanudin, Kelurahan Kota Bengkalis. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua I PWI Bengkalis, Bambang Gusfriadi, pada Kamis, 15 Mei 2025.
Menurut Bambang, alasan Permintaan ini didasarkan pada beberapa alasan penting:
1. Menindaklanjuti Surat SK PWI Pusat: Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari surat SK PWI Pusat Nomor 324-PLP/PP-PWI/2025 yang menyatakan kepengurusan pelaksana tugas (Plt) Ketua PWI Kabupaten Bengkalis.
2. Menghindari Kesalahan dalam Memberikan Fasilitas: Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk berhati-hati dalam memberikan fasilitas kepada organisasi yang tidak memiliki legalitas yang jelas.
3. Menjaga Kondusifitas Kabupaten Bengkalis: Permintaan ini juga bertujuan untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Bengkalis dan menghindari persoalan di belakang hari.” Ujar Bambang
Lebih lanjut’ Bambang mengungkapkan’ Latar belakang permintaan tersebut, “Pengurus Pusat PWI telah mencabut kartu tanda anggota (KTA) lima anggota PWI Kabupaten Bengkalis karena melanggar PD/PRT/KEJ/KPW dan/atau Keputusan Organisasi. Kelima anggota yang terkena sanksi tersebut adalah:
1. Adi Putra (Nomor Anggota: 03.00.18326.18B)
2. Agustiawan (03.00.18433.18B)
3. Dakeslim (03.00.11615.04B)
4. Bakhtaruddin (03.00.1615.04B)
5. Darplus (03.00.20004.21B).
“Dengan terbitnya SK PWI pusat tersebut, kelima anggota PWI Bengkalis itu bukan lagi anggota PWI dan tidak berhak menggunakan semua atribut PWI dan mengatasnamakan PWI dalam setiap tindakannya.”Tegas Bambang Gusfriadi.
Lanjut’ Bambang mengutarakan, Tindakan yang diminta kepada Ibu Bupati Bengkalis untuk mengambil alih aset kantor Sekretariat PWI Bengkalis dan mengosongkannya untuk sementara waktu. Selain itu, Ketua Umum Pusat dan PLT PWI Provinsi Riau juga diminta untuk menindaklanjuti surat permintaan pengosongan Sekretariat PWI Bengkalis.
“Dengan surat telah Kita sampaikan kepada Ibu Bupati Bengkalis, kita meyakini akan ditindak lanjuti dengan segera mengosongkan sekretariat PWI, karena kantor PWI tersebut merupakan aset pemerintah yang perlu diselamatkan dengan kondisi sekarang ini.
Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga kondusifitas daerah.”Kata Bambang Gusfriadi. (FN)
