Rakyatmerdekanews.co.id, Bireun – Di tengah gencarnya janji pembangunan yang dilontarkan pemerintah Kabupaten Bireuen, potret pilu kehidupan anak-anak terlantar masih saja menghantui sudut-sudut kota. Fenomena ini mencoreng cita-cita menjadikan Bireuen sebagai daerah ramah anak dan berkeadilan sosial, sebagaimana digaungkan oleh pasangan Bupati H. Mukhlis, S.T dan Wakil Bupati Ir. Razuardi, M.T sejak awal masa kepemimpinan mereka.
Selasa (10/6/2025), tim Media Patriot Indonesia menemukan beberapa anak yang terlantar dan tidur di lantai sebuah toko di kawasan pusat Kota Juang, Bireuen. Tanpa pengawasan orang tua, mereka hidup dari belas kasih masyarakat yang kebetulan melintas. Kondisi mereka sangat memprihatinkan: tidak bersekolah, tidak memiliki akses terhadap layanan dasar, dan jauh dari lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.
Kondisi ini menjadi tamparan keras terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21 yang mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan layanan yang layak. Sayangnya, hingga kini, jaring pengaman sosial terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak terlantar, dinilai belum berjalan maksimal.
Persoalan anak terlantar di Bireuen bukanlah isu baru. Akar masalahnya kompleks: mulai dari kemiskinan ekstrem, konflik keluarga, hingga kurangnya edukasi masyarakat soal perlindungan anak. Namun lemahnya sistem pendataan, minimnya fasilitas rumah singgah, dan absennya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah membuat masalah ini terus berulang dari rezim ke rezim.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait penanganan kasus terbaru ini. Namun, masyarakat mendesak agar kepemimpinan Mukhlis–Razuardi segera mengambil langkah konkret dan sistemik: mulai dari pendataan akurat anak-anak rentan, pembangunan rumah singgah, hingga program pemberdayaan keluarga miskin yang menjadi akar persoalan.
Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak, potret anak-anak terlantar akan terus menjadi noda dalam perjalanan pembangunan Bireuen. Visi “Bireuen Ramah Anak” dikhawatirkan akan tinggal sebagai jargon politik belaka—terpampang megah di spanduk dan baliho, tapi kosong dalam implementasi.
“Anak-anak ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah masa depan yang sedang meminta tolong,” ujar salah satu aktivis sosial yang enggan disebutkan namanya.
Kini, publik menanti: apakah kepemimpinan Mukhlis–Razuardi akan benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan?
(Hendra)
