Rakyatmerdekanews.co.id, Bireuen – Ratusan hektare lahan pertanian produktif di Kabupaten Bireuen, Aceh, dalam beberapa tahun terakhir telah beralih fungsi menjadi bangunan permanen. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap masa depan ketahanan pangan di daerah tersebut. Ironisnya, program cetak sawah baru yang semestinya menjadi solusi justru minim direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Alfiannur (45), warga Kecamatan Kota Juang. Ia menyoroti lemahnya upaya pemerintah dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian.
“Setiap tahun lahan produktif terus menyusut. Tapi tidak ada langkah nyata untuk mencetak sawah baru. Kalau begini terus, kebutuhan beras masyarakat tidak akan terpenuhi dan ini bisa memicu masalah gizi buruk,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Fenomena alih fungsi lahan kini menjadi perhatian serius masyarakat. Perubahan lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan, hingga bangunan komersial berlangsung masif, tanpa diimbangi regulasi yang ketat. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan dan minimnya kebijakan tegas turut memperparah situasi.
Kritik pun mengarah kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen. Warga menilai, instansi ini kurang proaktif dalam menjaga dan memperluas lahan pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, Mulyadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan program cetak sawah baru ke pemerintah pusat.
“Saat ini tim dari Kementerian Pertanian sedang berada di Bireuen untuk verifikasi lapangan. Kami mengusulkan 1.000 hektare lahan baru. Tapi perlu diketahui, syarat utama adalah ketersediaan sumber air alami seperti sungai, irigasi atau waduk. Sumur bor tidak diperbolehkan. Jadi, pemerintah daerah tidak tinggal diam,” jelas Mulyadi melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/5/2025).
Meski begitu, masyarakat menilai pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat dan konkret. Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya. Jika lahan pertanian terus tergerus tanpa solusi pengganti, maka ancaman krisis pangan akan semakin nyata.
Bireuen membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar rencana. Masyarakat berharap sinergi antarinstansi dan komitmen kuat pemerintah dapat segera diwujudkan demi masa depan pangan daerah.
(Hendra)
