Rakyatmerdekanews.co.id, Sambas Kalbar – Komisi IV DPRD Sambas kunjungan konsultasi dan koordinasi DPRD Sambas ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta, Kamis (12/3/2026) kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sambas Mardani menjelaskan, perubahan jumlah peserta bantuan kesehatan di Kabupaten Sambas terjadi dalam dua bulan terakhir.
Pada Januari 2026 tercatat pengurangan sebanyak 12.981 peserta dan penambahan 13.411 peserta. Sedangkan pada Februari 2026 terjadi pengurangan 904 peserta dan penambahan 341 peserta.
Dengan demikian, total pengurangan mencapai 13.885 peserta, sementara penambahan sebanyak 13.752 peserta. Dari data tersebut terdapat selisih pengurangan sekitar 133 peserta.
“Perubahan yang relatif kecil tersebut menjadi dasar kami di Komisi IV untuk mengusulkan kembali penambahan kuota PBI JKN di Kabupaten Sambas”. kata Mardani.
Menurut dia, perubahan data penerima bantuan tersebut berkaitan dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini digunakan pemerintah sebagai basis data penyaluran berbagai bantuan sosial.
Melalui sistem tersebut, data penerima bantuan disusun berdasarkan sejumlah indikator kesejahteraan, seperti pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, hingga daya listrik rumah tangga.
Dengan sistem pemeringkatan kesejahteraan tersebut, daftar penerima bantuan dapat berubah seiring pembaruan data sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Karena itu, kami mengusulkan penambahan kuota PBI JKN agar masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses jaminan kesehatan”. ujarnya.
(Doel/tim)
