Rakyatmerdekanews.co.id, Depok — Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XII di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kota Depok, Senin (24/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung hingga 26 November 2025 ini mengusung tema “Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata dan Berkeadilan.”
Acara pembukaan turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta perwakilan BMPS dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Munas bukan sekadar momentum memilih pemimpin organisasi, tetapi juga wadah merumuskan arah dan program strategis bagi masa depan pendidikan swasta.
“Penyelenggaraan Munas ini bukan hanya sekadar memilih pemimpin sebelumnya atau yang akan datang, namun harus bisa menentukan program yang akan datang—apa tujuan program ke depan dan apa yang perlu dilakukan. Sesuai amanah undang-undang, BMPS memiliki kesepakatan sebagai mitra strategis pemerintah untuk kesetaraan pendidikan anak bangsa,” ujarnya.
Saur juga mengkritisi pandangan yang kerap membedakan posisi sekolah negeri dan swasta dalam ekosistem pendidikan nasional.
“Kalau pertanyaannya menggelitik, kehidupan bangsa itu bangsa yang mana? Yang sekolah di negeri atau swasta?” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dalam undang-undang disebutkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, dan hal itu harus mencakup seluruh satuan pendidikan, termasuk swasta. Kehadiran sekolah swasta, katanya, adalah bagian penting dalam mendukung pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Maka dari itu, dalam Munas ini mari kita terus berpegang teguh mencerdaskan anak bangsa sebagaimana dalam undang-undang. Saya berpesan kepada pemimpin BMPS yang akan menakhodai organisasi ke depan untuk terus bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mendidik anak bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman sekolah swasta merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Sekolah swasta itu beragam, dan itulah tantangan kami di kementerian untuk meningkatkan kualitas sehingga standarnya benar-benar menjadi standar nasional. Untuk itu, regulasi yang mendukung keberlanjutan sekolah swasta perlu diperkuat, sekaligus memastikan kualitasnya terus berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persaingan antar sekolah, baik negeri maupun swasta, semakin ketat. Karena itu, ia mendorong BMPS menjadi wadah kolektif yang mampu menyuarakan aspirasi dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan swasta.
“Kita melihat kompetisi sekolah begitu ketat, termasuk dengan sekolah negeri. Tentunya kami akan dorong kehadiran BMPS ini menjadi wadah kolektif bagi teman-teman di swasta untuk menyuarakan kepentingannya dan berlari cepat sehingga mutunya betul-betul menunjukkan kualitas yang teruji,” tutur Fajar.
Dengan dibukanya Munas XII ini, BMPS diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. (Ratna)
