Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Di umur Indonesia yang sudah menginjak 80 tahun, Pakar Ekonomi Indef dan Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof Didin S Damanhuri menyoroti di era setelah reformasi, telah terjadi sistem politik transaksional.
“Saya tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak, tapi ini yang terjadi di daerah hingga ke pusat. Dan tak hanya sistem politik transaksional, tapi juga politik uang. Menurut penelitian, vote-buyer di Indonesia ini paling tinggi di dunia,” kata Prof Didin dalam acara Indef dan Insan Cita, dikutip Kamis (20/8/2025).
Hal tersebut juga menjadikan political-cost menjadi sangat tinggi, yang menjadikan demokrasi politik masih sangat prosedural, tidak substansial. Dengan cirinya, berjalannya demokrasi ekonomi politik, supremasi hukum, kesejahteraan dan keadilan sosial yang diperintahkan oleh UUD sangat sulit tercapai.
“Karena itu, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen di era reformasi, yang lebih rendah jika dibandingkan sebelum reformasi yang bisa menyentuh 7,5 persen, hanya terakumulasi pada 5 persen kelompok yang super kaya. Hal inii terjadi karena, telah terjadi Oligarki Bisnis yang kawin mawin dangan Oligarki Politik. Ini menyebabkan platform ekonomi rakyat yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo menjadi maha sulit untuk diimplementasikan,” ujarnya.
Prof Didin menjelaskan, hal itu telah mempersulit anggaran untuk MBG Kopdes, swaenbada pangan dan energi yg harus mengeser anggaran pendidikan 44% dan mnghentikan alokasi anggaran ke daerah yg menjadi kewajiban Undang2. Juga pembelian pesawat generasi 5 dari Turki maupun Korea Selatan yang ujung-ujungnya utk pembelian itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus menambah hutang, yang pernah disampaikan oleh beberapa media, utang luar negeri Pemerintah 2024 telah mencapai Rp10.350 triliun. Akibatnya kondisi fiskal negara, moneter maupun fiskal perbankan menjadi terbatas.
“Belum lagi ditambah dengan banyaknya kelompok vested interest yang menyabotnya, disamping ada soal inkompetensi,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, Guru Besar IPB ini mengusulkan adanya re-orientasi pembangunan sebagai solusi perspektif ekonomi politik. Yaitu, menggunakan pembangunan GDP oriented tapi sehat dan berkelanjutan. Sehingga, akan menghasilkan pelaku bisnis yang efisien dan inovatif, pelaku politik yang negarawan dan civil society yang produktif.
“‘Itulah yang sudah terjadi di negara-negara yang demokrasinya matang, seperti negara-negara Scandinavia atau Jepang. Itu bisa kita jadikan benchmark,” kata Prof Didin.
Ia menegaskan, jika ingin berfokus pada GDP oriented, maka harus diimbangi oleh with equity, agar pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai oleh oligarki ekonomi yang bekerja sama dengan oligarki politik.
“Kedua Oligarki tersebut harus bertranfornasi jadi aktor demokrasi politik dan ekonomi sehingga 40 persen penduduk paling bawah akan disejahtrakan. Mereka tidak akan termarginalisasi,” tandasnya. (***)
