JAKARTA – Dinamika wacana kepemimpinan nasional kembali mengemuka seiring mencuatnya analisis politik dari Mubarok Institute yang menempatkan mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014, Dr. H. Marzuki Alie, sebagai figur potensial calon wakil presiden (cawapres) dalam kerangka geopolitik Nusantara. Isu ini semakin menarik perhatian publik setelah Marzuki Alie bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, di Hotel Radho Syari’ah Sengkaling, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (21/11/2026) sore, hanya sehari setelah kajian strategis mengenai posisinya dirilis di Jakarta.
Dalam perbincangan yang mengaitkan bacaan geopolitik Nusantara dengan rekam jejak kepengurusan negara, nama Marzuki Alie menguat sebagai figur kader Nahdlatul Ulama (NU) yang dipandang layak didorong untuk mendampingi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dorongan tersebut bertumpu pada penilaian bahwa Marzuki Alie memiliki kombinasi rekam jejak yang relatif bersih dan jujur, kapasitas tata kelola kenegaraan yang teruji serta akar kultural yang mampu memperluas jembatan kebangsaan.
Poros Mataram–Sriwijaya dan Kebutuhan Tata Kelola Kenegaraan
Wacana mengenai posisi strategis Marzuki Alie berakar dari kajian tertulis bertajuk “Menyatukan Nusantara di Istana: Analisis Politik Trah Mataram dan Trah Sriwijaya” yang dipublikasikan oleh Chairman & CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). Kajian tersebut menggarisbawahi bahwa kesinambungan pemerintahan nasional memerlukan keseimbangan representasi geografis, kultural dan institusional antara poros Jawa dan luar Jawa.
Dalam kerangka analisis tersebut, Presiden Prabowo Subianto dibaca merepresentasikan kutub Mataram, sementara Marzuki Alie diposisikan sebagai representasi kutub Sriwijaya dan kawasan Sumatera. Sebagai putra daerah asal Palembang, Sumatera Selatan, Marzuki Alie dinilai memiliki pengalaman panjang mulai dari manajemen korporasi, kapasitas akademik di bidang tata kelola pemerintahan, hingga kematangan memimpin lembaga tinggi negara sebagai Ketua DPR RI.
Bagi para pengusul gagasan ini, pengalaman lintas sektor tersebut menjadi nilai tambah penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan stabilitas pemerintahan. Di tengah tuntutan publik akan figur pemerintahan yang berintegritas, berpengalaman mengurus negara serta mampu merangkul jejaring Nahdliyin di Sumatera Selatan dan berbagai daerah di luar Jawa, Marzuki Alie dipandang memiliki modal untuk memperkokoh kohesi nasional menuju visi Indonesia Emas.
PBNU Tegaskan Khidmat Umat dan Jaga Marwah Kebersamaan
Meski diskursus politik mengenai bursa cawapres terus bergulir di ruang publik, silaturahmi Marzuki Alie dengan Gus Kikin di Malang memperlihatkan sisi lain yang tidak kalah substansial: penekanan pada khidmat keumatan dan penguatan organisasi di abad kedua NU.
Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menyambut baik gagasan serta kontribusi pemikiran para kader dan tokoh yang menaruh perhatian pada masa depan NU. Menurutnya, memasuki abad kedua, NU memiliki aset besar yang perlu dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga Nahdliyin.
”Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi membahas seputar penguatan NU yang usianya sudah abad kedua ini. NU punya aset yang besar luar biasa. Sekarang ini ekonominya sudah dijelaskan namun kenyataan masih berjalan terus dan tidak ada kekurangan,” tutur Gus Kikin.
Di sisi lain, Gus Kikin menegaskan kembali sikap dasar organisasi agar tidak terseret ke dalam dukung-mendukung politik praktis yang berpotensi memecah belah keutuhan umat. Dukungan NU terhadap kadernya diarahkan pada kerja-kerja pengabdian, pemberdayaan dan penguatan kemandirian umat, sementara urusan pilihan politik tetap dijaga agar tidak merusak persaudaraan.
”NU tidak ke situ. NU ini bagaimana membangun kebersamaan. Jadi urusan-urusan politik kita menjaga agar tidak sampai jadi perpecahan. Karena kalau kita mendukung seseorang, ada potensi pecah dengan pihak yang lain,” tegasnya.
Pengabdian di Atas Jabatan
Menanggapi dinamika politik dan wacana yang berkembang, Marzuki Alie menempatkan aspek pengabdian publik sebagai landasan utama dalam setiap langkahnya. Baginya, kerja mengurus kepentingan masyarakat luas tidak dibatasi oleh masa jabatan formal, melainkan menjadi komitmen berkelanjutan.
”Kita fokus berpikir pada kepentingan orang banyak. Tidak akan selesai kalau mengurusi orang banyak. Kalau jabatan tiga tahun selesai, sudah itu mau apa? Kalau pengabdian ini tidak ada akhirnya, sejak dulu saya lakukan,” ujar Marzuki Alie.
Rangkaian peristiwa antara rilis kajian di Jakarta dan silaturahmi di Malang ini menunjukkan dua arus yang saling bersinggungan dalam membaca figur Marzuki Alie. Di satu sisi, analisis politik melihat kapasitas tata kelola kenegaraan, integritas dan sintesis Mataram–Sriwijaya sebagai bekal potensial untuk mendampingi kepemimpinan Prabowo. Di sisi lain, penegasan Ketua Umum PBNU dan sikap Marzuki Alie sendiri menggarisbawahi bahwa nilai tertinggi seorang kader terletak pada kejujuran, keteladanan serta khidmat nyata bagi kemandirian ekonomi umat dan persatuan bangsa.(*)



