Rakyatmerdekanews, Yogyakarta – Komitmen Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik membuahkan hasil membanggakan. BPOB berhasil meraih predikat Informatif sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat” yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11). Penghargaan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.)
Direktur Utama BPOB yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik.
Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya BPOB dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Lebih dari sekadar penghargaan, predikat Informatif menjadi dorongan bagi BPOB untuk terus menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pariwisata sendiri telah melaksanakan Monev Pengelolaan Informasi Publik sejak 2023. Memasuki tahun keempat pada 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di seluruh unit kerja. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, visitasi, hingga pemaparan.
Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Pelaksanaannya perlu tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjaga dan melindungi informasi yang dikecualikan.
Selain itu, pelayanan informasi publik perlu terus dikembangkan agar semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana turut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Pariwisata juga terus mengembangkan berbagai kanal komunikasi dan pelayanan informasi, salah satunya melalui platform Halo Wonderful Indonesia.
Sejalan dengan komitmen tersebut, BPOB juga menghadirkan inovasi layanan informasi melalui SiKribo (Sistem Kantong Informasi BOB). Layanan berbasis WhatsApp ini dapat diakses melalui nomor +62 811-2642-080 untuk memperoleh berbagai informasi seputar Badan Otorita Borobudur (BOB) dan pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif BPOB.
Keberadaan SiKribo menjadi salah satu langkah BPOB dalam mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan kanal digital, akses informasi diharapkan semakin mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan.
Ke depan, BPOB berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kanal komunikasi, serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, BPOB berharap dapat membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
(Kun)






