Rakyatmerdekanews.co.id, Sambas Kalbar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas, Sunardi, menyoroti persoalan ketimpangan penegakan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Sarawak, Malaysia.
Ia menilai, penanganan pekerja migran ilegal tidak boleh hanya berakhir pada penangkapan, penahanan, dan deportasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), sementara pihak majikan yang mempekerjakan mereka tidak mendapatkan penindakan hukum yang setimpal.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pemulangan 74 WNI/PMI bermasalah dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia, pada 5 November 2026. Pemulangan dilakukan melalui jalur CIQS Tebedu–Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, sebanyak 74 WNI/PMI tersebut terdiri atas 51 laki-laki dan 23 perempuan. Sebagian besar dipulangkan setelah menjalani hukuman penjara akibat pelanggaran keimigrasian Malaysia, seperti masuk tanpa prosedur resmi, bekerja tanpa visa kerja, tinggal melebihi masa izin, serta pelanggaran hukum lainnya.
Disampaikan langsung Sunardi pada media ini, 20/11/2026, Ia menilai, persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh, bukan semata-mata dari sisi pelanggaran yang dilakukan pekerja migran.
“Selama ini, dari berbagai kasus WNI yang ditangani di Sarawak, kami belum melihat adanya penindakan yang seimbang terhadap majikan ilegal yang mempekerjakan pekerja migran nonprosedural. Kalau pekerjanya terus ditangkap dan dipenjara, tetapi pihak yang mempekerjakan tidak ditindak, maka persoalan ini akan terus berulang”. ujar Sunardi.
Menurutnya, selama masih terdapat permintaan tenaga kerja ilegal dari Sarawak, Malaysia, terhadap masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas yang lebih dominan, praktik perekrutan dan penempatan PMI nonprosedural akan sulit dihentikan.
Ia juga menambahkan, persoalan pekerja migran ilegal tidak hanya berkaitan dengan orang yang masuk atau bekerja tanpa dokumen resmi. Ada pula pihak yang berperan dalam proses perekrutan, penyaluran, hingga penggunaan tenaga kerja tersebut.
Karena itu, penegakan hukum seharusnya menyasar seluruh mata rantai pelanggaran, termasuk agen perekrut dan majikan yang terbukti mempekerjakan pekerja tanpa prosedur yang sah.
Data KJRI Kuching hingga 5 November 2026 mencatat sebanyak 5.913 WNI/PMI bermasalah telah dipulangkan dari Sarawak ke Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri atas 5.825 orang melalui mekanisme deportasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Sarawak dan 88 orang melalui mekanisme repatriasi yang difasilitasi KJRI Kuching.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran bermasalah di Sarawak masih menjadi tantangan serius bagi perlindungannya WNI di luar negeri, khususnya masyarakat dari wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Bagi SBMI Kabupaten Sambas, angka deportasi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Perlindungan PMI tidak cukup hanya dilakukan ketika pekerjaan sudah tertangkap atau mengalami persoalan hukum, tetapi harus dimulai sejak proses perekrutan, keberangkatan, penempatan, hingga selama bekerja di negara tujuan.
Persoalan tata kelola penempatan PMI di Malaysia sebelumnya juga pernah memicu ketegangan kebijakan antara kedua negara.
Pada Juli 2022, Pemerintah Indonesia sempat menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia sebagai bentuk protes terkait persoalan penerapan sistem perekrutan pekerja domestik yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan kedua negara, khususnya terkait One Channel System (OCS).
Selain itu, Indonesia melalui jalur diplomatik dan kerja sama bilateral juga telah mendorong Pemerintah Malaysia agar memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merekrut dan mempekerjakan PMI secara ilegal.
Indonesia juga berkepentingan memastikan WNI yang menghadapi persoalan hukum memperoleh akses bantuan kekonsuleran, perlindungan, serta proses hukum yang adil.
“Jangan sampai pekerja migran terus menjadi pihak yang paling mudah ditangkap, sementara permintaan tenaga kerja ilegal dari sisi majikan tetap berjalan. Selama majikan dan jaringan perekrutan ilegal tidak disentuh, maka akan selalu ada pekerja dari Kalimantan Barat yang masuk ke dalam lingkaran persoalan yang sama”. tegasnya.
SBMI Kabupaten Sambas mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi perlindungan PMI dengan Pemerintah Malaysia, khususnya dalam memastikan penindakan terhadap majikan dan agen ilegal, meningkatkan pengawasan perekrutan, serta memperluas akses bantuan hukum bagi WNI.
Sunardi berharap, persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai masalah keimigrasian, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan tenaga kerja, keadilan hukum, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penempatan pekerja migran nonprosedural.
Bagi SBMI, perlindungan pekerja migran tidak akan berjalan maksimal apabila hanya pekerjanya yang ditindak, sedangkan pihak yang mempekerjakan dan mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut luput dari penegakan hukum.
(S Doel)






