Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – “Manfaatkan WhatsApp Blast untuk Perkuat Partisipasi Bermakna, Ditjen PP Pangkas Biaya Sosialisasi hingga Jutaan Rupiah,” begitu kata pembuka ALEXANDER PALTI, S.H, M.H, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi Dan Sistem Informasi Kementerian Hukum (Kemenkum).
Berikut ini Ide yang disampaikan Palti, panggilan akrabnya, ketika ditemui di sebuah rumah makan di kawasan Cipete Jakarta Selatan (13/11/2026):
Transformasi digital dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum. Salah satu terobosan yang kini diperkenalkan adalah pemanfaatan teknologi WhatsApp Blast sebagai sarana penyebarluasan informasi sekaligus penguatan partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal ini ditujukan untuk mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi digital untuk menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif, efisien, cepat, dan menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan.
Selama ini, penyampaian informasi dan undangan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kerap dilakukan melalui mekanisme konvensional, seperti surat-menyurat, rapat tatap muka, forum konsultasi publik, dan kegiatan sosialisasi secara langsung. Meskipun tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut membutuhkan dukungan anggaran, waktu, serta sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Melalui pemanfaatan WhatsApp Blast, Ditjen PP menghadirkan pendekatan baru dalam penyampaian informasi regulasi dan penjaringan aspirasi. Dengan memanfaatkan aplikasi komunikasi yang telah akrab digunakan oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan, informasi mengenai rancangan peraturan perundang-undangan, agenda konsultasi publik, serta kesempatan memberikan masukan dapat disampaikan secara lebih cepat dan luas kepada kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Terobosan Sederhana, Dampak Efisiensi yang Signifikan
Keunggulan utama inovasi ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan proses komunikasi dan koordinasi tanpa harus selalu mengandalkan kegiatan sosialisasi secara konvensional.
Pemanfaatan WhatsApp Blast berpotensi memangkas kebutuhan anggaran operasional hingga jutaan rupiah, khususnya biaya penyelenggaraan pertemuan, perjalanan dinas, pencetakan dokumen, pengiriman surat, serta kebutuhan administrasi lainnya. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan penyampaian informasi secara konvensional dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya.
Efisiensi tersebut bukan sekadar penghematan biaya, melainkan perubahan cara kerja birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi.
Inovasi ini sekaligus membuktikan bahwa transformasi digital tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan aplikasi yang kompleks dan membutuhkan investasi besar. Optimalisasi teknologi yang telah tersedia, apabila dikelola secara tepat, dapat menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mendorong Meaningful Participation yang Lebih Inklusif
Lebih dari sekadar sarana penyampaian pesan, pemanfaatan WhatsApp Blast diarahkan untuk memperkuat prinsip meaningful participation sebagaimana menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi bermakna tidak cukup hanya dengan mengundang masyarakat atau menyampaikan informasi mengenai rancangan peraturan. Masyarakat dan pemangku kepentingan harus memperoleh akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan pandangan, serta kepastian bahwa masukan yang diberikan menjadi bagian dari proses pembahasan dan pertimbangan dalam penyusunan regulasi.
Melalui pendekatan digital ini, Ditjen PP berupaya memperluas akses informasi, mempercepat penyampaian undangan konsultasi publik, serta membuka ruang komunikasi yang lebih mudah bagi para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, teknologi WhatsApp Blast menjadi salah satu instrumen pendukung untuk memperpendek jarak antara pemerintah sebagai pembentuk regulasi dengan masyarakat sebagai pihak yang akan terdampak oleh keberlakuan regulasi tersebut.
Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan penguatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, transparan, dan partisipatif.
Telah Disosialisasikan kepada Kementerian dan Lembaga
Sebagai bagian dari implementasi inovasi, pemanfaatan WhatsApp Blast telah disosialisasikan kepada kementerian dan lembaga. Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan mekanisme pemanfaatan kanal komunikasi digital dalam mendukung penyampaian informasi dan pelaksanaan partisipasi publik pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui sosialisasi tersebut, kementerian dan lembaga diharapkan dapat memanfaatkan kanal komunikasi digital sebagai sarana koordinasi dan penyampaian informasi yang lebih efektif, sekaligus mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan rancangan peraturan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang saling terhubung, dengan dukungan teknologi informasi yang mampu mempercepat arus komunikasi antarlembaga.
Transformasi Digital untuk Regulasi yang Lebih Berkualitas
Inovasi WhatsApp Blast memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi bermakna tidak harus selalu identik dengan kegiatan berskala besar dan membutuhkan anggaran yang tinggi. Melalui pendekatan yang sederhana, tepat guna, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, teknologi digital dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ke depan, pemanfaatan kanal komunikasi digital ini diharapkan terus dikembangkan dan disinergikan dengan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki Ditjen PP, sehingga penyampaian informasi, penjaringan aspirasi, dokumentasi masukan, dan tindak lanjut partisipasi dapat dilakukan secara semakin terintegrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa jauh proses pembentukannya mampu melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan publik.
Melalui inovasi ini, Ditjen PP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan terbuka. Sebuah langkah digital yang sederhana, tetapi memiliki dampak strategis: menghemat anggaran, memperluas jangkauan komunikasi, dan memperkuat suara masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Digitalisasi bukan sekadar memindahkan komunikasi ke ruang digital, melainkan memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembentukan regulasi.
Ini sebuah ide inovatif yang sangat bermakna dan berharga untuk disegerakan. Dan ide ini juga telah didukung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Ayoooo kita dukung dan dorong Ide Alexander Palti yang sangat inovatif ini !! (Amin Bearland)
