Rakyatmerdekanews.co.id, Singkawang Kalbar – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas menggelar Seminar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengangkat tema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis”, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Hotel Dayang Resort, Jalan Pasir Panjang KM 5, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, mulai pukul 08.30 hingga 15.00 WIB.
Seminar tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pekerja migran, mulai dari prosedur keberangkatan, kelengkapan dokumen keimigrasian, hingga pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kegiatan ini turut dihadiri para camat dan lurah se-Kota Singkawang, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mahasiswa, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut memberikan materi, di antaranya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Satres PPA/PPO Polda Kalbar, BP3MI Kalbar, serta LBH Rakha Singkawang.
Materi yang disampaikan meliputi dokumen perjalanan dan pemeriksaan keimigrasian, pencegahan serta penanganan TPPO, kebijakan perlindungan PMI, hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah praktik perdagangan orang.
Dalam pemaparannya,Herry Pranowo,SE.,M.Si. sekaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi keimigrasian,menjelaskan bahwa keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta memberikan pelayanan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia.
Ia menegaskan, paspor merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, calon pekerja migran juga harus memahami persyaratan visa dan dokumen perjalanan lainnya sesuai tujuan serta ketentuan negara yang dituju.
“Dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan diperuntukkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau antarnegara. Bagi calon pekerja migran, dokumen ini sangat penting”. jelas Herry.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor.
Terkait masa berlaku, Herry memaparkan bahwa paspor elektronik memiliki masa berlaku lima dan sepuluh tahun sesuai kategori pemohon. Khusus calon PMI, paspor diberikan dengan masa berlaku lima tahun.
Bahkan, calon PMI yang pertama kali mengajukan paspor berpeluang memperoleh pembebasan biaya pembuatan paspor atau tarif nol rupiah sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, termasuk ketentuan dokumen identitas dari BP2MI.
Mengenai persyaratan pengajuan paspor, ia menjelaskan terdapat perbedaan dokumen bagi calon PMI yang berangkat secara mandiri maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi.
Bagi calon PMI mandiri, persyaratan di antaranya KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, surat penerimaan kerja dari perusahaan di luar negeri, serta perjanjian kerja dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
Dalam kesempatan itu, Herry juga mengingatkan masyarakat agar memberikan keterangan yang benar sesuai tujuan perjalanan ketika mengajukan paspor maupun menjalani pemeriksaan keimigrasian.
Ia menyoroti praktik calon pekerja migran yang mengajukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan berwisata atau berkunjung, tetapi sesampainya di negara tujuan justru bekerja.
“Kalau ingin bekerja, sampaikan bahwa ingin bekerja. Jangan ketika ditanya justru mengatakan hanya ingin berkunjung. Ketika terjadi permasalahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kesulitan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Rano, menyampaikan bahwa melalui seminar tersebut diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman tersebut sangat diperlukan agar masyarakat dapat menghindari praktik perekrutan ilegal, penipuan, hingga berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran.
Melalui kegiatan ini, DPC SBMI Sambas berharap terbangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan TPPO serta mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik.
(S Doel/Tim)
