Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis — Gelombang amarah publik, khususnya dari kalangan kaum ibu di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mencuat tajam menyusul viralnya konten video bermuatan asusila yang direkam secara terang-terangan di ruang publik.
Aksi pembuatan konten yang menuai kecaman luas itu direkam di tepi Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Ramayana Duri, pada Minggu (8/11/2026). Tindakan tersebut dinilai telah melampaui batas norma kesopanan, meresahkan ketertiban umum, serta mencoreng marwah adat Melayu yang dijunjung tinggi di Bumi Lancang Kuning.
Dalam rekaman video yang beredar masif di platform TikTok dan aplikasi percakapan WhatsApp, tampak seorang kreator konten perempuan yang dikenal luas dengan nama Winda Sari Safitri alias Winda Can bersama sejumlah rekannya membuat materi digital di pinggir jalan raya. Penampilan dengan busana minim serta gestur tubuh yang dinilai tidak pantas di ruang terbuka langsung menyulut kemarahan masyarakat tempatan, terutama para ibu rumah tangga.
Kemarahan warganet kian memuncak setelah beredar pula informasi di media sosial mengenai dugaan pembuatan video asusila pribadi oleh yang bersangkutan menggunakan ponselnya. Konten yang dinilai semata-mata mengejar jumlah penonton (views) dan sensasi viral tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat Melayu setempat.
Berdasarkan penelusuran awak media terhadap pola penyebaran konten tersebut, pembuatan video provokatif di ruang publik diduga kuat merupakan bagian dari strategi pemasaran konten dewasa di ruang digital. Dalam ekosistem media sosial saat ini, praktik tersebut melibatkan sejumlah istilah dan mekanisme khusus:
1. Teaser atau Cuplikan Promosi: Pelaku kerap mengunggah potongan video berdurasi sangat pendek yang bersifat sugestif secara gratis di platform terbuka seperti TikTok, Facebook, X (Twitter), hingga grup Telegram, yang terkadang turut disisipi tautan promosi situs judi daring. Tujuannya adalah memancing rasa penasaran audiens agar bersedia membayar demi mendapatkan akses penuh atau layanan privat.
2. Akun Alternatif (Alter Account): Untuk menghindari pemblokiran sistem dan memisahkan identitas asli, pelaku menggunakan akun anonim kedua yang berfungsi khusus sebagai etalase pemasaran konten maupun jasa secara tertutup.
3. Transaksi Pap (Post a Picture/Video): Dalam interaksi transaksi daring, calon pemesan sering meminta bukti visual guna memastikan keaslian identitas penyedia jasa. Pengiriman foto atau video pribadi bermuatan intim secara langsung kepada calon pelanggan inilah yang dikenal dengan istilah pap.
4. Komodifikasi Tubuh (Body Commodification): Secara sosiologis, tindakan menjadikan tubuh dan aktivitas intim sebagai produk visual yang diperjualbelikan atau dijadikan alat promosi di akun media sosial dikategorikan sebagai komodifikasi tubuh, di mana tubuh diposisikan layaknya komoditas dengan nilai tukar ekonomi.
5. Ekonomi Intimasi Digital (Digital Intimate Economy): Fenomena ini mencerminkan pergeseran praktik prostitusi konvensional ke ruang virtual. Pelaku berperan ganda secara mandiri sebagai produsen, model, sekaligus pemasar tanpa bergantung pada perantara atau mucikari fisik, dengan memproduksi dan menyebarluaskan materi bermuatan pornografi.
Rekam Jejak Lintas Wilayah: Dari Rokan Hilir ke Duri. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai unggahan dan kesaksian warganet di kolom komentar media sosial, rekam jejak aktivitas meresahkan perempuan tersebut disebut telah berlangsung lintas kabupaten.
Mulanya, yang bersangkutan diketahui membuka lapak berjualan minuman es jus di tepi jalan kawasan Balam Km 7, Kabupaten Rokan Hilir. Namun, gaya berjualan dan berpakaiannya yang dinilai genit serta meresahkan para ibu rumah tangga memicu penolakan warga setempat hingga ia terpaksa angkat kaki dari wilayah tersebut.
Dari Balam, Kabupaten Rokan Hilir, ia kemudian berpindah dan menyewa tempat tinggal (kos) di kawasan Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Di lingkungan barunya itu, aktivitas serupa kembali menuai protes keras. Warga bersama perangkat RT/RW setempat dikabarkan sempat menegur hingga mengusirnya akibat perilaku dan cara berpakaiannya yang dianggap melanggar norma kesusilaan.
Tak lama berselang, kasus penyebaran video asusila pribadinya di media sosial dan WhatsApp sempat dilaporkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ke Polsek Mandau. Namun, proses penanganan kala itu sempat terhambat lantaran yang bersangkutan menghilang dari pantauan.
Kini, pasca-melahirkan, perempuan tersebut diduga kembali melancarkan aksinya yang sempat tertunda. Ia menyambangi sejumlah lapak pedagang kecil di sepanjang wilayah Duri dengan berpakaian tidak senonoh demi mendulang konten viral dan keuntungan finansial di media sosial.
Salah satu aksi terbarunya yang menyita perhatian publik adalah saat ia membuat konten bersama pedagang kecil lokal dengan akun @stauberi di Duri. Video kolaborasi tersebut menuai cibiran tajam dari warganet yang menyayangkan sikap pedagang bersangkutan karena dinilai turut memfasilitasi konten kontroversial demi melariskan dagangan.
Rentetan peristiwa yang mencederai nilai budaya dan agama tersebut langsung mendapat respons keras dari tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) bersama Tuah Aliansi Anak Melayu segera mengambil langkah taktis untuk meredam keresahan masyarakat.
Pada Senin (9/11/2026) tepat pukul 11.11 WIB, Datuk Seri Syaukani Alkarim secara resmi menerima laporan langsung dari Ketua Umum Tuah Aliansi Anak Melayu, Fredi Noza, terkait desakan penertiban aksi asusila tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, pada Rabu (11/11/2026), Datuk Seri Syaukani Alkarim dengan nada tegas dan berwibawa menyatakan bahwa tindakan liar di ruang publik tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjatuhkan marwah Kabupaten Bengkalis di mata publik.
“Hal begini sudah sangat miris dan memalukan marwah Melayu Kabupaten Bengkalis. Kita hidup di tanah adat yang memegang teguh prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah). Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tindak lanjuti secara serius dan segera melakukan koordinasi ketat dengan pihak kepolisian,” tegas Datuk Seri Syaukani Alkarim.
Kekecewaan mendalam juga disuarakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Kecamatan Mandau, Datuk H. Zulfan Efendi, S.Sos, pada Rabu (11/11/2026). Ia mengingatkan masyarakat akan bahaya laten penyalahgunaan media sosial yang mengabaikan batas moralitas, seraya menegaskan bahwa aksi kelompok tersebut telah mencoreng nama baik seluruh warga Duri.
“Kita akan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Mandau dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini sudah benar-benar memalukan semua warga masyarakat Duri,” ujar Datuk H. Zulfan.
Selain langkah hukum dan adat, muncul pula seruan Gerakan Digital Bersama yang mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk serentak melakukan aksi pelaporan massal (mass report) terhadap akun TikTok, Facebook , X Twitter atas nama “Winda Can”. Langkah kolektif di ruang siber ini dinilai mendesak untuk mendorong pihak penyedia platform segera memblokir akun dan menghapus seluruh konten terkait, guna melindungi anak-anak di bawah umur dari paparan konten bermuatan seksual.
Kegeraman warga kian berlipat ganda setelah muncul pengakuan dari sejumlah warganet bahwa aksi nekat berpakaian minim dengan mengendarai sepeda motor tersebut tidak hanya terjadi di depan Ramayana Duri. Aktivitas meresahkan ini ditengarai kerap dilakukan secara berpindah-pindah di berbagai pusat keramaian, pusat perbelanjaan, hingga jalan-jalan protokol di dua wilayah bertetangga, yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
Masyarakat menyayangkan memudarnya etika berpakaian dan rasa malu sebagian generasi muda di muka umum. Publik juga menduga adanya pihak atau aktor lain di balik layar yang turut mengarahkan dan memfasilitasi pembuatan konten Winda Can.
Saat ini, elemen masyarakat luas khususnya kaum ibu di DURI-ROHIL, mendesak jajaran LAMR Kabupaten Bengkalis, LAMR Kabupaten Rokan Hilir, serta LAMR Kecamatan Mandau untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum. Masyarakat berharap Polda Riau, Polres Bengkalis, Polsek Mandau, hingga Polres Rokan Hilir segera turun tangan mengusut tuntas kasus dugaan pornografi dan pornoaksi tersebut demi menyelamatkan moralitas generasi bangsa di Bumi Melayu.(FN)
