Rakyatmerdekanews.co.id. Pontianak. Kalbar. – Ketegangan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bening di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, terus bergulir. Pasca aksi penyegelan besar-besaran yang dilakukan oleh Masyarakat Adat terhadap kantor BKSDA di lokasi Desa Sungai Bening di Kecamatan Besar, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, S.Pd.I., mengambil langkah tegas.
Didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Lerey Kurniawan Figo,S.H.,M.H., serta para Ketua Adat, H. Abu Bakar memimpin rombongan konsultasi ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (9/11). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut serius dari hasil Rapat Dengar Pendapat (Hearing) sebelumnya.
Agenda utama pertemuan ini adalah mempertanyakan progres realisasi rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Sambas kepada BKSDA dan unsur Gakhum (Penegakan Hukum) di tingkat provinsi.
”Kami hadir di sini untuk menindaklanjuti hasil hearing dan menyikapi aksi penyegelan yang dilakukan masyarakat adat di Sungai Bening. Kami ingin memastikan apakah rekomendasi dari DPRD sudah ditindaklanjuti dengan serius oleh BKSDA dan Gakhum di provinsi”. ujar H. Abu Bakar.
Permasalahan di TWA Sungai Bening dinilai mendesak untuk diselesaikan karena menyangkut hak dan kepentingan Masyarakat Adat setempat.
Aksi penyegelan kantor sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat merasa tidak didengar atau hak-haknya terabaikan dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BKSDA Kalbar tersebut, delegasi dari Sambas menyampaikan bahwa masyarakat adat menunggu kepastian hukum dan pengelolaan yang adil.
DPRD Sambas mendesak agar provinsi tidak hanya melakukan guna menampung hasil Hearing DPRD Sambas bersama masyarakat adat saja, tetapi ada tindak lanjut konkret di lapangan.
”Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan bagi masyarakat adat di Sajingan Besar. Kami berharap BKSDA Kalbar dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan solusi yang win-win”, tambah salah satu tokoh adat yang turut hadir.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik temu untuk meredakan ketegangan di lapangan dan menemukan formula pengelolaan TWA Sungai Bening yang melibatkan peran serta masyarakat adat, sesuai dengan amanat rekomendasi DPRD Kabupaten Sambas. (Doel)
