Rakyatmerdekanews.co.id, Sambas Kalbar — Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas dengan mengikuti rapat koordinasi melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Senin (7/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Sambas dan diikuti unsur Forkopimda, termasuk jajaran Kejaksaan Negeri Sambas, Kepolisian Resor Sambas, serta Komando Distrik Militer (Kodim) 1208/Sambas.
Rapat tersebut secara khusus membahas langkah strategis menghadapi puncak karhutla 2026, termasuk penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Bagi Pemerintah Kabupaten Sambas, persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
Melalui forum koordinasi tersebut, Pemkab Sambas bersama Forkopimda memperkuat kesamaan langkah dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Sambas.
Sinergi dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH juga menjadi bagian penting, khususnya dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dilakukan secara cepat serta bertanggung jawab.
Keterlibatan langsung Bupati Sambas dalam forum koordinasi bersama pemerintah pusat dan Forkopimda menjadi sinyal bahwa karhutla menjadi perhatian serius Pemkab Sambas, terutama dalam menjaga lingkungan, melindungi masyarakat dan mengantisipasi dampak yang lebih luas.
Koordinasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rapat, tetapi diterjemahkan dalam langkah nyata di lapangan.
Dengan komunikasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan perusahaan, berbagai potensi karhutla diharapkan dapat dideteksi serta ditangani sedini mungkin.
Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong terbangunnya pola penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan dan masyarakat tetap aman.
“Sinergi dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Pencegahan harus dilakukan bersama, penanganan harus cepat, dan koordinasi harus terus diperkuat,” menjadi semangat dalam menghadapi tantangan karhutla 2026.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemkab Sambas untuk hadir bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Sambas.
Doel…






