Rakyatmerdekanews.co.id, Duri Bengkalis – Dewan Pimpinan Harian (DPH) Tuah Aliansi Anak Melayu secara resmi meluncurkan gerakan taktis bertajuk “Jemput Bola” pada Kamis (18/6/2026). Gerakan ini diwujudkan melalui aksi silaturahmi ke sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, guna memperjuangkan nasib tenaga kerja lokal.
Langkah strategis ini dilakukan bukan tanpa persiapan. Aliansi terlebih dahulu telah melayangkan surat audiensi silaturahmi resmi kepada manajemen masing-masing perusahaan. Kunjungan tatap muka ini berjalan khidmat dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, adat, serta adab Melayu yang tinggi sebagai jembatan komunikasi yang harmonis.
Misi utama dari gerakan ini adalah membuka ruang kerja baru sekaligus mengawal ketat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Bupati Bengkalis terkait pemanfaatan tenaga kerja lokal. Aliansi menilai, potensi besar pemuda tempatan di daerah Duri harus menjadi prioritas utama di tengah masifnya aktivitas industri di wilayah tersebut.
Ketua DPH Tuah Aliansi Anak Melayu, Danuartha, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap masa depan generasi muda di tanah kelahiran mereka. Menurutnya, pemuda Melayu tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
“Kami datang dengan niat baik, menjalin silaturahmi, dan menyambangi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah kami surati secara resmi untuk audiensi silaturahmi. Ini adalah langkah awal yang nyata untuk menjemput peluang kerja. Kami ingin memastikan angka pengangguran di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Mandau dan Bathin Solapan, dapat ditekan secara signifikan,” ujar Danuartha dalam keterangan resminya kepada media, Kamis (18/6/2026).
Gerakan terukur dari DPH Tuah Aliansi Anak Melayu ini diharapkan memicu respons positif serta komitmen nyata dari pihak korporasi dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Aliansi menekankan bahwa kehadiran investasi skala besar di zona industri Duri wajib berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Melayu lokal. Penyerapan tenaga kerja yang adil, transparan, dan patuh pada regulasi daerah menjadi harga mati demi terciptanya iklim industri yang kondusif dan berkeadilan.(FN)
