Rakyatmerdekanews.co.id, Bireun – Di tengah semarak perayaan tahun ajaran baru dan kebutuhan rumah tangga yang kian menekan, ribuan guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bireuen justru harus menahan pilu. Hingga Kamis (19/6/2025), mereka belum juga menerima hak mereka berupa gaji ke-13 yang seharusnya menjadi angin segar untuk meringankan beban ekonomi di tengah berbagai kebutuhan mendesak.
Seorang guru SD di Bireuen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Rakyat Merdeka bahwa keterlambatan ini sangat memukul kondisi keuangan para pendidik. Banyak dari mereka yang sudah harus berutang ke warung, ke tetangga, bahkan ke lembaga keuangan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian.
“Setiap hari kami tetap masuk kelas, tetap mendidik anak-anak bangsa dengan semangat yang sama, padahal di rumah kami dihantui tagihan, kebutuhan anak sekolah, sembako, dan cicilan. Kami bingung harus bagaimana lagi,” ujar sang guru dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca.
Ia menambahkan, ketidakjelasan ini memicu berbagai spekulasi. “Kami tidak tahu pasti apa yang membuat gaji ke-13 ini tertunda. Ada yang menduga dananya sengaja ditahan di bank agar berbunga dulu sebelum dicairkan, sebagaimana pernah terjadi pada dana diyat janda konflik beberapa tahun silam. Waktu itu, uang bantuan dari pusat sempat ditahan, dan bunganya dihitung harian oleh pihak perbankan. Apakah nasib kami juga seperti itu sekarang?” tanyanya penuh keprihatinan.
Padahal, lanjutnya, gaji ke-13 bukanlah bonus semata, melainkan hak yang telah dijanjikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi guru. Lebih dari itu, dana tersebut sangat dinantikan, terutama menjelang tahun ajaran baru yang membutuhkan banyak biaya seperti pembelian seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka sendiri.
Mirisnya, hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen belum dapat dikonfirmasi. Beberapa upaya media untuk mendapatkan klarifikasi belum membuahkan hasil, karena pihak dinas dikabarkan tengah disibukkan oleh berbagai agenda akhir semester dan persiapan kelulusan siswa.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak dihargai di kalangan guru. Mereka merasa seolah-olah jerih payahnya dalam mendidik generasi masa depan tidak mendapat perhatian yang layak dari pemangku kepentingan. “Kami bukan menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami diberikan tepat waktu. Kami juga punya keluarga yang perlu makan, anak yang harus sekolah, dan hidup yang harus dijalani,” ungkap salah satu guru lainnya.
Sejumlah tokoh pendidikan di daerah ini juga mulai angkat suara dan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana guru. Mereka mengingatkan bahwa kesejahteraan guru adalah kunci utama dalam membangun kualitas pendidikan.
“Bagaimana guru bisa mendidik dengan tenang jika perut mereka kosong dan hati mereka gelisah?” ujar seorang pemerhati pendidikan di Bireuen.
Hingga saat ini, para guru hanya bisa berharap agar gaji ke-13 mereka segera dibayarkan tanpa alasan yang berlarut-larut. Karena di balik senyum sabar mereka di depan kelas, tersimpan luka dan perjuangan yang kerap tak terlihat oleh publik. (Hendra)
