Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis – 15 Februari 2026. “Yang kaya semakin kaya, yang miskin kian terhimpit.” Kalimat sarkasme sosial ini belakangan kerap terdengar di tengah masyarakat Kabupaten Bengkalis. Meski dikenal sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis dan pusat industri besar, realitas di lapangan menunjukkan jurang pemisah ekonomi yang semakin lebar.
Fenomena kesenjangan ini memicu diskursus publik mengenai efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, akumulasi kekayaan tampaknya hanya berputar di lingkaran tertentu, terutama mereka yang memiliki akses langsung ke proyek-proyek strategis dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah, khususnya buruh harian dan pelaku UMKM kecil, masih berjuang menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok tanpa jaring pengaman ekonomi yang memadai.
“Kita melihat pembangunan fisik terus berjalan, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat di akar rumput. Ini adalah paradoks ekonomi yang harus segera dicarikan solusinya,” ungkap salah satu pengamat ekonomi lokal.
Sektor tenaga kerja menjadi sorotan tajam. Meski Kabupaten Bengkalis menjadi rumah bagi ratusan perusahaan berskala nasional dan internasional, angka pengangguran lokal tetap menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Minimnya transparansi dalam rekrutmen dan isu “biaya masuk kerja” memperburuk situasi bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki “koneksi” atau modal finansial.
Kondisi ini menciptakan sentimen negatif di masyarakat. Mereka merasa menjadi penonton di tanah sendiri, di mana kekayaan alam dikeruk, namun kesejahteraan hanya mampir di kantong segelintir elit.
Sesuai dengan semangat jurnalisme yang melayani kepentingan publik, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan redistribusi kekayaan melalui kebijakan yang inklusif. Bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat kecil.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk perlu menjadi cermin bagi pemerintah. Anggaran daerah yang besar seharusnya mampu memutus rantai “yang kaya makin kaya” dengan cara membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk naik kelas secara ekonomi.
Tanpa adanya transparansi dan keberanian untuk memutus mata rantai nepotisme dalam proyek serta ketenagakerjaan, slogan “kemajuan daerah” hanya akan menjadi milik kelompok tertentu. Tugas jurnalisme adalah mengingatkan bahwa kesejahteraan adalah hak setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi mereka yang sudah memiliki segalanya.(FN)
