Bangli-RMNews: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang transparan dan akuntabel dalam rencana revitalisasi Rumah Jabatan (RJ) Bupati Bangli tahun 2026. Proyek strategis ini dirancang dengan melibatkan tokoh adat, seniman lokal, serta pengawasan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pemkab Bangli di Ruang Rapat Bupati Bangli, Sabtu (24/1). FGD dihadiri Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, tokoh Puri Bangli, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bangli, para seniman ukir kayu dan paras, serta pejabat teknis terkait.
Dalam forum tersebut, revitalisasi rumah jabatan dirancang mengusung konsep arsitektur tradisional Hindu Bali, Sikut Satak, sebagai pedoman utama pembangunan. Konsep ini dinilai mencerminkan identitas budaya Bangli sekaligus menjadi pijakan etis dalam perencanaan tata ruang dan bangunan pemerintahan.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan bahwa keterlibatan unsur adat dan seniman merupakan bagian dari upaya menjaga keaslian konsep arsitektur Bali sekaligus mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Pembangunan ini harus berjalan sesuai pakem budaya Bali dan dilaksanakan secara terbuka. Rumah jabatan ini bukan hanya fasilitas kedinasan, tetapi juga simbol tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Rumah jabatan yang akan direvitalisasi berdiri di atas lahan seluas 50 are dengan total anggaran lebih dari Rp29 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Desain bangunan mencakup sejumlah fasilitas pendukung seperti Bale Ancak Saji, Bale Pertemuan, Bale Paon, Bale Kerta Pengajahan, Bale Munjungsari, Merajan, Bale Gedong, serta elemen arsitektur tradisional lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kanit Tipikor Polres Bangli, Iptu I Wayan Dwipayana, menegaskan bahwa aparat kepolisian akan memantau seluruh tahapan pembangunan guna memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Bangli berharap revitalisasi Rumah Jabatan Bupati ini dapat menjadi contoh pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan kolaborasi, pelestarian budaya, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.(skr/can)
