Gianyar-RMNews: Proyek strategis yang digagas Pemerintah Kabupaten Gianyar tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah isu berkembang luas di masyarakat, mulai dari dugaan kejanggalan proses lelang ulang, pergantian kontraktor secara mendadak, hingga kabar pembatalan pinjaman pendanaan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Namun hingga Jumat (16/1), belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Gianyar.
Ketiadaan klarifikasi tersebut memicu spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat. Informasi yang beredar justru lebih banyak bersumber dari media sosial, tanpa disertai pernyataan resmi dari otoritas pemerintah daerah yang berwenang.
Akun media sosial pemerhati kebijakan publik, Gianyar Kiri, bahkan secara terbuka mempertanyakan sikap diam pimpinan daerah terkait proyek yang menyedot anggaran besar tersebut. Desakan serupa juga datang dari Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar, Pande Mangku Rata.
Menurut Pande Mangku Rata, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terlebih proyek strategis tersebut bersumber dari keuangan daerah.
“Proyek ini dibiayai dari uang rakyat. Maka rakyat memiliki hak penuh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, baik terkait lelang, kontraktor, maupun skema pendanaannya,” tegasnya.
Ia menilai, transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika informasi resmi tidak disampaikan, ruang publik justru diisi oleh rumor dan asumsi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemerintah seharusnya menjadi sumber informasi utama, bukan membiarkan masyarakat berspekulasi dari potongan informasi di media sosial,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Gianyar belum memberikan pernyataan atau klarifikasi resmi terkait berbagai isu yang berkembang. Publik pun menantikan penjelasan terbuka dan komprehensif guna memastikan bahwa proyek strategis tersebut berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas.
Kejelasan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. (can/skr)
