Rakyatmerdekanews.co.id, Tangerang Selatan — Penundaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) IV KONI Kota Tangerang Selatan pada 4–5 Desember 2025 kembali menuai kritik. Kali ini, suara tegas datang dari Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Kota Tangsel melalui Ketua Hariannya, Adji Ekawarman Hassan.
Adji menilai keputusan panitia menunda Musorkot menunjukkan ketidakpahaman dalam menjalankan organisasi, terlebih alasan penundaan dianggap tidak masuk akal.
Penundaan Musorkot tersebut sebelumnya disampaikan secara formal melalui Surat Pemberitahuan Nomor 01-267/KONI-KTS/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2025. Surat itu dikirimkan kepada seluruh Ketua Cabang Olahraga se-Kota Tangerang Selatan.
Alasan penundaan disampaikan karena Pimpinan Daerah Kota Tangerang Selatan dikabarkan tidak dapat hadir dalam agenda Musorkot. Informasi ini berdasarkan surat balasan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tangsel Nomor 421/314/Dispora/Desember 2025 tertanggal 3 Desember 2025 terkait permohonan izin kegiatan.
Panitia Dinilai Gagap Berorganisasi
Menanggapi hal tersebut, Adji menilai alasan ketidakhadiran Pimpinan Daerah tidak seharusnya menjadi dasar pembatalan Musorkot.
“Kalau ini dianggap sebagai kesalahan teknis, maka penundaan Musorkot yang terlihat mendadak menunjukkan ketidakpahaman panitia dalam menyelenggarakan acara,” ujar Adji, Kamis (4/12/2025).
Ia bahkan menilai panitia—baik Organizing Committee (OC) maupun Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP)—terkesan “gagap berorganisasi”. Menurutnya, bila penundaan ini justru disengaja untuk mengacaukan jalannya Musorkot, maka dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan berorganisasi di KONI Tangsel.
Pemkot Tidak Boleh Intervensi
Adji menegaskan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan Musorkot. Baik menunda, memengaruhi jalannya acara, maupun membatalkannya, semuanya tidak dapat dibenarkan secara aturan organisasi.
“Musorkot itu domain KONI. Tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, termasuk Pemda,” tegasnya.
Soroti Ketidakmerataan Hibah Cabor
Dalam kesempatan yang sama, Adji turut menyinggung soal realisasi anggaran hibah KONI kepada cabang olahraga. Meski ia mengakui hibah tersebut terealisasi, namun distribusinya disebut tidak merata.
“Terlealisasi, tetapi tidak merata ke semua cabor. Hanya cabor-cabor tertentu saja yang mendapatkan,” ungkapnya.
Adji meminta agar media maupun pihak terkait menanyakan langsung kepada para cabor serta mengonfirmasi ke Sekretariat KONI Tangsel.
“Dapat dirasakan adanya ketidakadilan terhadap cabor-cabor tertentu,” pungkasnya. (Ratna)
