Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis, 13 November 2025. Dari korban tsunami hingga gempa bumi, evakuasi kemanusiaan selalu menjadi prioritas. Namun, ada satu “korban” yang luput dari evakuasi bertahun-tahun: korban janji manis yang diumbar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat masa reses. Fenomena ini menjadi sorotan tajam akan ambruknya integritas elite bangsa di mata publik.
Pada masa reses, anggota DPRD diwajibkan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Momen ini seharusnya menjadi ajang pertanggungjawaban moral dan politis, namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap tahun, publik disuguhi drama pengumbaran janji yang minim realisasi, menciptakan skeptisisme mendalam terhadap komitmen wakil rakyat.
Penulis mengamati, gejala pudarnya akhlak dan integritas elite bangsa kian mudah diamati. Banyak di antara mereka yang terkesan menganggap remeh nilai-nilai moral dan agama, seakan lupa bahwa setiap perbuatan—baik atau buruk—pasti mendatangkan konsekuensi. Ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan menjadi bukti nyata lunturnya kepercayaan tersebut.
Aspirasi “Minyak Goreng”: Diserap Cepat, Kualitas Memburuk
Proses penyerapan aspirasi dalam reses sering kali hanya sebatas formalitas administratif. Menggunakan sifat minyak goreng sebagai analogi satire, masukan dan harapan masyarakat diibaratkan mudah menyerap, namun bisa menjadi kotor atau tidak sehat jika diolah secara berlebihan atau salah.
“Aspirasi hanya ‘ditampung’ tetapi tidak diolah atau ditindaklanjuti dengan benar, seperti minyak goreng yang digunakan berulang kali hingga kualitasnya buruk,” tulis naskah ini.
Formalitas ini mencerminkan minimnya hasil nyata atau solusi efektif dari kegiatan reses. Aspirasi diserap bukan untuk kemaslahatan umum, melainkan untuk tujuan tersembunyi atau bahkan manipulatif demi kepentingan politik jangka pendek.
Krisis Integritas Merambah Sektor Akademis. Gejala serupa tidak hanya terjadi di legislatif, tetapi juga merambah ke sektor publik lainnya, termasuk dunia akademis. Pejabat publik, seringkali piawai menyampaikan visi misi yang brilian. Namun, dalam kenyataannya, tindakan mereka mencerminkan rendahnya integritas akademis.
Ada di antara mereka yang tanpa malu menabrak aturan demi memperoleh jabatan fungsional. Bahkan, ironisnya, mereka bangga menerima gelar kehormatan meskipun tidak didukung oleh karya ilmiah yang memenuhi standar akademis yang kredibel.
Puncak ironi ini adalah ketiadaan rasa bersalah. Mereka seakan tidak merasa berdosa meskipun janji-janji yang diucapkan tidak pernah dipenuhi. Sikap abai terhadap etika dan moral ini menunjukkan krisis kepemimpinan yang nyata di berbagai level elite bangsa saat ini. (FN)
